Menkeu Sri Mulyani: Ingat, Tidak Ada Alasan Wajib Pajak Lupa Bayar Pajak!

Nhico
Nhico

Jumat, 19 November 2021 13:48

Menkeu Sri Mulyani: Ingat, Tidak Ada Alasan Wajib Pajak Lupa Bayar Pajak!

Pedoman Rakyat, Makassar – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengurusan pajak saat ini sudah bisa diwakilkan melalui kuasa wajib pajak. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sehingga tidak ada lagi alasan bagi para wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajibannya karena kesibukan. Baik itu karena sibuk mengurus bisnisnya atau terlupa karena kesibukan lainnya.

Sponsored by ADVERTNATIVE

“Jadi tidak ada alasan lagi bawi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya karena bisa dikuasakan. Jangan karena sibuk pergi ke sana sini urus bisnis atau sedang liburan terus lupa,” kata Sri Mulyani dalam Kick Off Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Nusa Dua, Bali, Jumat (19/11).

Kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah/semenda 2 (dua) derajat.

Dalam hal penegakan hukum pidana pajak, pemerintah akan mengedepankan pemulihan kerugian negara. Sehingga hukuman yang dikenakan tidak bertujuan untuk menghukum orang, melainkan mengumpulkan penerimaan pajak.

“Jadi bukan buat menghukum orang, tapi supaya komplain ini dikedepankan artinya penerimaan pajak ini dikedepankan. Jadi ultimatumnya bayar pajak dulu,” ungkapnya.

Namun hal itu tidak berarti hukuman pidana dihapuskan. Untuk pelanggaran yang bersifat berat, pemerintah akan tetap mengenakan hukum pidana. Hanya saja pemulihan kerugian negara menjadi prioritas.

“Tapi kalau sudah keterlaluan ini ada hukumnya. Jadi pemulihan kerugian negara lebih dulu,” kata dia.

Untuk pidana pajak kealpaan, maka hukumannya berupa membayar pokok pajak, ditambah sanksi 1 kali pajak kurang dibayar. Untuk pidana kesengajaan hukumannya membayar pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Sedangkan pidana pajak pembuatan bukti potong PPh fiktif, hukumannya membayar pokok pajak ditambah sanksi 4 kali pajak kurang dibayar.

Sanksi-sanksi tersebut telah dilakukan penyesuaian berdasarkan jenis perbuatan yang dilakukan. Sebab dalam UU KUP sanksi yang diberikan dipukul rata yakni membayar pokok pajak ditambah sanksi 3 kali pajak kurang dibayar.

 Komentar

Berita Terbaru
International06 Desember 2021 09:00
Sosok Yana Orfeeva, Model Diduga Selingkuhan Pangeran Arab, Uang Jajan Sehari Rp77 Juta
Pedoman Rakyat, Jakarta – Pangeran dari Arab Saudi diduga berselingkuh dengan seorang model bernama Yana Orfeeva. Kini, nama Yana Orfeeva, men...
International06 Desember 2021 08:30
Amerika Serikat Marah Besar, Taliban Bunuh 100 Warga Eks Pasukan Afghanistan
Pedoman Rakyat, AS – Dilaporkan Taliban telah membunuh 100 warga yang juga merupakan eks pasukan Afghanistan. Dasar itu, Amerika Serikat sangat ...
Nasional06 Desember 2021 08:00
Budayawan Sujiwo Tejo Persilakan Para Menteri ke Semeru: Kecuali yang Satu Ini, Please Jangan ke Sana
Pedoman Rakyat, Jakarta – Meletusnya Gunung Semeru masih menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia. Tanggapan soal Gunung Semeru pun berag...
Metro06 Desember 2021 07:30
‘Camat-Lurah di Makassar Lapor Setiap 2 Jam’ Perintah Danny Pomanto Hadapi Cuaca Ekstrem
Danny menginstruksikan camat, lurah, dan seluruh OPD untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir dan angin kencang....