Pedomanarakyat.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Briokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, mengeluhkan persoalan tenaga honorer yang menjamur di berbagai pemerintah daerah Indonesia.
Hal ini pun menyebabkan kerja-kerja pemerintah tidak maksimal.
Dalam acara Town Hall Meeting BRIN, Jakarta yang terlaksana Kamis (7/9/2023), Azwar mengaku kaget melihat menumpuknya tenaga honorer di berbagai pemerintah daerah.
Baca Juga :
Awalnya, ia mendapat laporan bahwa tenaga honorer Indonesia saat itu tersisa 446 ribu orang pada 2018. Sejumlah ini pun ditarget berkurang tinggal 200 ribu. Namun setelah menelusuri informasi itu lebih dalam, data jumlah tenaga honorer yang ada justru membludak.
“Saya masuk untuk memastikan penyelesaiannya seperti apa, ternyata bukan tinggal 200 ribu, jadi 2,3 juta orang. Ini problem,” ucapnya disiarkan langsung di YouTube BRIN Indonesia ditulis Kamis (7/9/2023).
Dalam prosesnya ditemukan fakta bahwa berbagai kepala daerah ternyata mengangkat tenaga honorer karena faktor kedekatan personal. Azwar mengatakan ada akronim atau singkatan sarkastik untuk fenomena ini, yakni PDAM (ponakan dan anak-mantu), serta ASDP (anak, saudara, dan ponakan).
Ia menyimpulkan fenomena ini terjadi karena pemerintah sedang menggalakkan reformasi birokrasi agar kerja-kerja aparatur pemerintah lincah dan efisien. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan tes nasional untuk mengangkat calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Komentar