Pedomanrakyat.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa masih ada jual beli jabatan yang terjadi di daerah, yang menyebabkan bocornya anggaran pembangunan.
Hal tersebut berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir.
Baca Juga :
“Data KPK juga mengingatkan kita bahwa dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola (pemda) ini belum selesai,” ujar Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“KPK bilang sumber risikonya ya masih itu-itu saja, jual-beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal, kalau itu enggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan,” tegasnya.
Purbaya melanjutkan, hasil survei penilaian strategis (SPI) 2024 mengungkapkan bahwa hampir semua pemerintah daerah (pemda) masuk dalam kategori zona merah atau rentan.
Terdapat 67 pemerintah provinsi dan 69 pemerintah kabupaten yang masuk kategori zona merah.
Menkeu pun meminta agar seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memperbaiki tata kelola anggaran masing-masing.
Dengan begitu, anggaran transfer ke daerah (TKD) ke depannya bisa berpeluang untuk dinaikkan.
“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Bagi saya, yang paling penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata, bukan di pusat saja,” jelasnya.
“Yang paling penting menurut saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas bahwa daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin,” tambahnya.
Komentar