MK Putuskan Eks Narapidana Boleh Maju Nyaleg DPD Setelah Jalani Masa Bebas Minimal 5 Tahun, KPU Revisi Aturan

Nhico
Nhico

Rabu, 01 Maret 2023 12:10

MK Putuskan Eks Narapidana Boleh Maju Nyaleg DPD Setelah Jalani Masa Bebas Minimal 5 Tahun, KPU Revisi Aturan

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD setelah jeda 5 tahun usai menjalani masa pidana.

KPU RI akan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022.

“Dalam waktu dekat KPU akan segera merevisi Pasal 15 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022,” ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Selasa (28/2/2023).

Dia mengatakan KPU akan menjalankan sesuai putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Jika ada mantan terpidana yang mendaftar dan belum sesuai syarat, maka akan dinyatakan tidak lolos.

“Jika belum memenuhi apa yang menjadi Amar Putusan MK tersebut, maka nanti akan dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat),” ujarnya.

 

 Komentar

Berita Terbaru
Metro03 Februari 2026 22:39
Pemprov Sulsel Perkuat Kerja Sama Pendidikan dan Investasi dengan Singapura
Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menerima kunjungan Embassy of the Republic of Singapore...
Metro03 Februari 2026 21:31
Muhammad Sadar Gelar Pengawasan APBD di Pangkep, Soroti Infrastruktur Jalan hingga UMKM Perikanan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Sadar, telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan Angg...
Daerah03 Februari 2026 20:28
Syaharuddin dan Wabup Nurkanaah Audiensi ke BNPB, Perjuangkan Bantuan Penanganan Bencana
Pedomanrakyat.com, Sidrap – Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif dan Wakil Bupati Nurkanaah melakukan audiensi dengan Kepala BNPB yang diw...
Metro03 Februari 2026 19:25
Di Rakornas 2026, Gubernur Andi Sudirman Tegaskan Kesiapan Sulsel Jalankan Program Prioritas Presiden
Pedomanrakyat.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat...