Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan, melaksanakan Musyawarah kerja wilayah (Muskerwil) IV, di Hotel Four Point Makassar, Sabtu (28/6/2025).
Muskerwil ini dihadiri langsung Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PPP, Muhamad Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum DPP PPP, Amir Uskara, Sekprov Sulsel, Jufri Rahman.
Kemudian Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan AU, Walikota Makassar Munafri Arifuddin, Bupati Sinjai dan Takalar serta jajaran pengurus dan kader PPP se-Sulsel.
Baca Juga :
Kegiatan ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh kader, setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.
Dalam sambutannya, Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan AU, menyampaikan Muskerwil kali ini tidak hanya difokuskan pada persiapan menuju Muktamar di Bali yang akan digelar 29 September hingga 1 Oktober mendatang.
Namun menjadi momen evaluasi dan penyatuan visi. Kader diimbau untuk tidak sekadar terjebak dalam dinamika pemilihan ketua umum, melainkan ikut aktif mengusulkan perubahan penting dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) demi masa depan partai.
“Kita perlu lebih dari sekadar tokoh. Kita butuh arah, kita butuh pembaruan sistem, dan kita perlu kesolidan. Dari Sulawesi Selatan, kita mulai langkah menuju kebangkitan nasional,” jelas Imam.
Imam Fauzan menuturkan meskipun PPP saat ini tengah berada di luar lingkaran kekuasaan dan tidak memiliki wakil di DPR RI, semangat dan arah perjuangan tidak padam.
Bahkan, Sulsel merupakan sebagai provinsi dengan lonjakan suara tertinggi secara nasional untuk PPP, menjadi titik terang dan harapan baru.
“Kita mungkin harus mundur dua-tiga langkah seperti pemanah, tapi itu untuk melesat lebih jauh ke depan. Titik balik P3 dimulai dari Sulawesi Selatan,” ujarnya dihadapan pimpinan PPP, kader dan tokoh partai.
Dirinya juga mengingatkan bahwa perjuangan politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang etika, pengabdian, dan strategi.
“Agar para kader PPP tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada ummat, sembari tetap kritis dan santun dalam menyampaikan masukan,” tutupnya.
Komentar