Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Fadli Zon menantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD untuk berdiskusi.
Hal tersebut, menyikapi Keputusan Presiden (Keppres) RI 2/2022 soal Penegakan Kedaulatan Negara. Dimana, tidak mencantumkan nama Presiden ke 2 Soeharto dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949.
“P @mohmahfudmd mari ajak diskusi/debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita bisa adu data dan fakta. Tapi jgn belokkan sejarah!,” tulis Fadli Zon melalui akun twitternya @fadlizon, Jumat (4/3/2022).
Baca Juga :
Selain itu, Fadli Zon juga menyoroti soal isi Kepres no 2/2022 yang telah menghilangkan perang dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).
“Kebetulan Doktor sy bid sejarah dr @univ_indonesia . Sy jg meneliti PDRI. Negara hampir pecah gara2 konflik PDRI vs Tracee Bangka,” cuitnya Fadli Zon
“Jend Sudirman pun mulanya “enggan” bertemu Soekarno-Hatta utk rekonsiliasi nasional Juli 1949. Baru stlh dibujuk Pak Harto akhirnya mau bertemu,” tulisnya lagi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD menanggapi santai pernyataan Fadli zon.
“Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa jg langsung ajak debat ke Gubernur DIY,” tulis Mahfud MD melalui twitternya @mohmahfudmd.
“Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia debat,” sambungnya.
Komentar