NasDem Dukung Wantimpres Kembali Jadi DPA

Nhico
Nhico

Selasa, 09 Juli 2024 22:29

Rico Sia.(F-INT)
Rico Sia.(F-INT)

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan menyetujui perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sejauh tidak bertentangan dengan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

NasDem berpendapat diperlukan penguatan lembaga tersebut dengan mengembalikan nama, status, dan kedudukannya menjadi Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya.

“Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga negara yang diperlukan oleh Presiden agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian petikan pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI yang dibacakan Rico Sia, dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pengambilan keputusan atas RUU Perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).

RUU tersebut dapat dibawa ke Rapat Paripurna untuk menjadi RUU Usulan DPR RI yang selanjutnya dibahas bersama Pemerintah dalam Pembicaraan Tingkat I sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.

Fraksi Partai NasDem berpendapat, berdasarkan Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam UU.

“Pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sekaligus dimaksudkan agar Presiden dalam setiap pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat,” lanjut Rico.

Menurut Fraksi Partai NasDem, keanggotaan dewan pertimbangan terdiri atas orang-orang yang jujur, adil, berkelakuan tidak tercela, negarawan, dan mempunyai keahlian di bidangnya, dan Presiden tentunya secara sungguh-sungguh memperhatikan nasihat dan pertimbangannya.

Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden guna memperhatikan efektivitas dan efisiensi dengan penyelenggaraan pemerintahan.

“DPR RI dan Pemerintah wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU ini, dua tahun setelah UU ini berlaku berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tukas Rico saat membacakan pendapat Fraksi NasDem.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro22 November 2026 19:40
Letakkan Batu Pertama Masjid Resopa, Appi: Jadi Pusat Ibadah dan Pembinaan Generasi Qurani
Pedomanrakyat.com, Makassar – Membangun masjid bukan sekadar mendirikan bangunan fisik, tetapi juga menanam investasi akhirat sekaligus menjadi ...
Nasional22 November 2026 15:23
Tamsil Linrung Bongkar Paradoks SDA Indonesia, Negara Kaya tetapi Rakyat Belum Sejahtera
Pedomanrakyat.com, Medan – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah membuat dua negara menjadi sangat ...
Metro22 November 2026 13:24
Mahmud Soroti Drainase Tersumbat Jelang Musim Hujan di Karampuang, Dorong Pemkot Susun Master Plan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan drainase tersumbat hingga kanal yang tak kunjung dikeruk menjadi aspirasi warga Kelurahan Karampuang, Ke...
Politik22 November 2026 10:29
HUT ke-62 Golkar, Lukman Kady Siapkan Hadiah Umroh hingga 1.200 Paket Sembako Murah untuk Warga Gowa
Pedomanrakyat.com, Gowa – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan pasar murah dengan menyediakan 1.200 paket se...