Pajaki Kebutuhan Pokok, Jasa Kesehatan dan Pendidikan, Ini Alasan Pemerintah

Nhico
Nhico

Selasa, 14 September 2021 18:34

Pajaki Kebutuhan Pokok, Jasa Kesehatan dan Pendidikan, Ini Alasan Pemerintah

Pedoman Rakyat, Jakarta – Walaupun mendapat berbagai penolakan dari sejumlah pihak, pemerintah tetap bersikukuh untuk mengenakan pajak atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan dan jasa pendidikan

Menurut pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, alasan pengenaan pajak barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan dan jasa pendidikan yaitu diterapkan secara terbatas.

Sponsored by ADVERTNATIVE

“Karena bisa saja kita bicara tentang hal yang sama yaitu makanan pokok, pendidikan, maupun kesehatan namun range dari konsumsi ini bisa dari yang sangat basic hingga yang paling sophisticated menyangkut tingkat pendapatan yang sangat tinggi. (PPN) Ini dikenakan pada barang kebutuhan pokok tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan tentu ini nanti akan dibuat kriterianya,” ungkap Menkeu melalui keterangan resminya, terkait pajaki kebutuhan pokok, jasa kesehatan dan jasa pendidikan Selasa (14/9/2021).

Menurut Sri Mulyani, untuk pajak jasa kesehatan ditujukan terhadap jasa kesehatan yang dibayarkan tidak melalui sistem jaminan kesehatan nasional (BPJS). Misalnya, jasa klinik kecantikan/estetika, operasi plastik yang sifatnya nonesensial.

“Perlakukan ini juga untuk peningkatan peran masyarakat dalam penguatan sistem jaminan kesehatan nasional. Sementara itu untuk jasa pendidikan, pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” papar Sri.

Ini untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga sosial lain.

“Dibandingkan yang memang mencharge SPP yang luar biasa tinggi. Dengan demikian, madrasah dan yang lain tentu tidak akan dikenakan dalam skema ini,” tambahnya.

“Terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak seperti kebutuhan pokok jasa pendidikan dan jasa kesehatan dikenakan PPN dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN, serta bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberikan kompensasi dengan pemberian subsidi. Dengan demikian azas keadilan semakin diwujudkan,” pungkas Menkeu.

 

 Komentar

Berita Terbaru
Olahraga21 September 2021 17:09
Jadwal Piala Liga Inggris Dini Hari Nanti, Liverpool vs Norwich – Man City vs Wycombe
Pedoman Rakyat, Inggris – Pertandingan putaran ketiga Carabao Cup atau Piala Liga Inggris 2021-2022 akan digelar pada Rabu (22/9/2021) hingga Ka...
Nasional21 September 2021 17:05
7 Nama Calon Hakim Agung Disahkan DPR, Ini Orang-orangnya
Pedoman Rakyat, Jakarta – Rapat paripurna DPR RI mengesahkan 7 calon hakim agung (HCA) hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) d...
Nasional21 September 2021 16:51
Siap-siap, Penangkapan Ikan di Laut Akan Dibatasi lewat Sistem Kuota, Berlaku 2022
Pedoman Rakyat, Jakarta – Pemerintah akan membatasi penangkapan ikan di laut mulai 2022. Nantinya penangkapan ikan akan dibatasi menggunakan sis...
Nasional21 September 2021 16:10
Bela Warga, Brigjen Junior Kirim Surat Terbuka ke Kapolri hingga Panglima TNI, Isinya Mengejutkan
Pedoman Rakyat, Makassar – Irdam XIII/Merdeka Brigadir Jenderal Junior Tumilaar secara mengejutkan mengirimkan surat terbuka kepada Panglima TNI...