Pedomanrakyat.com, Makassar – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Mei 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan di GKN Makassar, pada Senin (23/6/2025), sert dapat disaksikan melalui Live Youtube melalui tautan t.kemenkeu.go.id/APBNSulsel2025.
Dalam kesempatan ini menghadirkan, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra YFR Hermiyana, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel Djaka Kusmartata, Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, dan Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing.
Baca Juga :
Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, dalam kesimpulannya menyampaikan bahwa, pendapatan Negara mencapai Rp5,12 triliun atau 30,5 persen dari target.
Dimana, pendapatan perpajakan non-cukai sebesar Rp3,54 triliun, pendapatan cukai dan kepabeanan Rp132,90 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,45 triliun.
“Penerimaan perpajakan didominasi oleh PPh dan PPN sebesar Rp3,00 triliun atau 58,6% dari total penerimaan negara. Sedangkan PNBP didominasi oleh Penerimaan BLU sebesar Rp937,85 miliar,” terang Wibawa Pram.
Kata Wibawa Pram, untuk realisasi Belanja Negara mencapai Rp19,13 triliun atau 35,6 persen dari pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,42 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp12,71 triliun.
“Kontribusi realisasi BPP tertinggi adalah Belanja Pegawai sebesar Rp4,17 triliun (65,4% dari total realisasi BPP) diikuti Belanja Barang sebesar Rp1,95 triliun (30,4%). Sedangkan realisasi TKD didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,45 triliun (74,4% dari total realisasi TKD),” jelasnya.
Kemudian kata dia, Kontribusi Transfer Ke Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp12,71 triliun atau 76,6% dari total realisasi Pendapatan Daerah yang sebesar Rp16,60 triliun.
Dukungan fiskal Pemerintah Pusat melalui TKD masih tinggi, yang menandakan bahwa kemandirian fiskal Pemda masih rendah sehingga perlu ditingkatkan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Realisasi belanja daerah mencapai Rp10,00 triliun atau 21,0% dari pagu anggaran belanja daerah,” terang Wibawa Pram.
Sementara itu bebernya, terkait penyaluran KUR s.d Mei 2025 sebesar Rp6,58 triliun. Penyaluran KUR per sektor usaha didominasi oleh sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp3,18 triliun dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp2,15 triliun.
Menurutnya, penyaluran UMi (Pembiayaan Ultra Mikro) baru mencapai Rp48,32 miliar yang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp47,25 miliar
“Sektor Penyediaan Akomodasi/Makan/Minum sebesar Rp331,50 juta, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp307,00 juta,” bebernya.
Adapun total Nilai Barang Milik Negara (BMN) di Sulsel sebesar Rp222,22 triliun (unaudited) dengan kontribusi terbesar adalah Aset Tetap sebesar Rp156,64 triliun, disusul Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp30,93 triliun, Bangunan Rp17,69 triliun.
Berikutnya, peralatan dan Mesin Rp8,96 triliun, KDP Rp6,22 triliun, dan Aset tetap lainnya dan aset tak berwujud Rp1,76 triliun. Pendapatan dari pengelolaan BMN sampai dengan 31 Mei 2025 sebesar Rp20,96 miliar.
Terakhir, untuk perkembangan Program Pemerintah s.d Mei 2025. Di antarnya, Makan Bergizi Gratis Rp10 M/121.822 penerima/49 SPPG; Penyerapan Gabah: 483,83 ribu ton dan Beras: 46,31 ribu ton; Koperasi Aktif: 4.977 dan sertifikasi NIK: 1.076; THR Pegawai Pusat Rp548 M dan Pegawai Daerah Rp836 M; Gaji 13 Pegawai Pusat: Rp538 M dan Pegawai Daerah: Rp666 M; Subsidi KUR: Rp589,52 M dan Subsidi Pupuk: Rp468 M; Tunjangan Profesi Guru disalurkan Rp694,42 M
Komentar