Mahmud Soroti Drainase Tersumbat Jelang Musim Hujan di Karampuang, Dorong Pemkot Susun Master Plan

Muh Saddam
Muh Saddam

Minggu, 22 November 2026 13:24

Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), H. Mahmud, saat menggelar Pengawasan APBD Sulsel.
Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), H. Mahmud, saat menggelar Pengawasan APBD Sulsel.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan drainase tersumbat hingga kanal yang tak kunjung dikeruk menjadi aspirasi warga Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, saat Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), H. Mahmud, menggelar Pengawasan APBD Sulsel, Minggu (22/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal dan kanal yang disebut sudah lama tidak dikeruk. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan terkait desil.

Merespons aspirasi tersebut, legislator Fraksi NasDem Sulsel itu mengatakan, persoalan drainase merupakan kewenangan pemerintah kota. Meski demikian, ia berkomitmen meneruskan keluhan warga kepada pemerintah terkait.

“Memang drainase ini kewenangan kota. Tetapi kami sebagai wakil masyarakat tentu akan menyampaikan kepada pemerintah kota terkait kondisi tersebut. Namun, itu bukan kewenangan langsung kami di provinsi,” ujar Mahmud.

Ia menilai persoalan drainase perlu menjadi perhatian serius, terlebih saat ini telah memasuki musim hujan. Menurutnya, saluran air yang tersumbat sampah berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat apabila tidak segera dibersihkan.

Karena itu, Mahmud mengajak masyarakat dan pemerintah untuk bergotong royong menjaga kebersihan saluran drainase agar aliran air tetap lancar.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan drainase secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah kota perlu memiliki master plan drainase yang menjadi pedoman dalam menentukan pembangunan dan pembenahan saluran air di berbagai titik.

“Dalam perencanaan drainase, jangan dilakukan secara setempat-setempat, tetapi harus menyeluruh. Saya selalu menyampaikan kepada pemerintah kota, termasuk saat Musrenbang, agar ada master plan drainase,” jelasnya.

Dengan adanya master plan tersebut, pembangunan drainase diharapkan lebih terarah dan sesuai dengan desain yang telah direncanakan, sehingga penanganan persoalan genangan dan saluran air tidak dilakukan secara parsial.

Mahmud menjelaskan, Pengawasan APBD merupakan salah satu tugas wajib anggota DPRD Sulsel untuk memastikan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan anggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 85 anggota DPRD Sulsel turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang mereka wakili.

Kegiatan pengawasan di Karampuang tersebut turut dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

 Komentar

Berita Terbaru
Nasional22 November 2026 15:23
Tamsil Linrung Bongkar Paradoks SDA Indonesia, Negara Kaya tetapi Rakyat Belum Sejahtera
Pedomanrakyat.com, Medan – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah membuat dua negara menjadi sangat ...
Politik22 November 2026 10:29
HUT ke-62 Golkar, Lukman Kady Siapkan Hadiah Umroh hingga 1.200 Paket Sembako Murah untuk Warga Gowa
Pedomanrakyat.com, Gowa – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan pasar murah dengan menyediakan 1.200 paket se...
Metro21 November 2026 19:31
Makassar Skill Competition 2026, Munafri: Kita Siapkan Chef Lokal Bersaing di Panggung Dunia
Pedomanrakyat.com, Makassar – Melalui Makassar Skill Competition 2026, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ingin mendorong lahirnya tenaga ke...
Metro21 November 2026 18:21
Gubernur Sulawesi Selatan Tetapkan UMP 2027 Rp4,23 Juta, Naik 7,98 Persen
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233...