Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan drainase tersumbat hingga kanal yang tak kunjung dikeruk menjadi aspirasi warga Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, saat Anggota DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), H. Mahmud, menggelar Pengawasan APBD Sulsel, Minggu (22/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal dan kanal yang disebut sudah lama tidak dikeruk. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan terkait desil.
Merespons aspirasi tersebut, legislator Fraksi NasDem Sulsel itu mengatakan, persoalan drainase merupakan kewenangan pemerintah kota. Meski demikian, ia berkomitmen meneruskan keluhan warga kepada pemerintah terkait.
Baca Juga :
“Memang drainase ini kewenangan kota. Tetapi kami sebagai wakil masyarakat tentu akan menyampaikan kepada pemerintah kota terkait kondisi tersebut. Namun, itu bukan kewenangan langsung kami di provinsi,” ujar Mahmud.
Ia menilai persoalan drainase perlu menjadi perhatian serius, terlebih saat ini telah memasuki musim hujan. Menurutnya, saluran air yang tersumbat sampah berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat apabila tidak segera dibersihkan.
Karena itu, Mahmud mengajak masyarakat dan pemerintah untuk bergotong royong menjaga kebersihan saluran drainase agar aliran air tetap lancar.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan drainase secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah kota perlu memiliki master plan drainase yang menjadi pedoman dalam menentukan pembangunan dan pembenahan saluran air di berbagai titik.
“Dalam perencanaan drainase, jangan dilakukan secara setempat-setempat, tetapi harus menyeluruh. Saya selalu menyampaikan kepada pemerintah kota, termasuk saat Musrenbang, agar ada master plan drainase,” jelasnya.
Dengan adanya master plan tersebut, pembangunan drainase diharapkan lebih terarah dan sesuai dengan desain yang telah direncanakan, sehingga penanganan persoalan genangan dan saluran air tidak dilakukan secara parsial.
Mahmud menjelaskan, Pengawasan APBD merupakan salah satu tugas wajib anggota DPRD Sulsel untuk memastikan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menggunakan anggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 85 anggota DPRD Sulsel turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang mereka wakili.
Kegiatan pengawasan di Karampuang tersebut turut dihadiri Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Komentar