Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Andi Kadir Halid, menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan drainase yang menyebabkan aliran air tidak berjalan lancar di kawasan Jalan Hertasning, Makassar.
Hal tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan pengawasan APBD Sulsel di Jalan Palm Raja, Kelurahan Kasi-kassi Induk, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Dalam kesempatan itu, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut turun langsung meninjau kondisi drainase di Jalan Hertasning, tepatnya di depan Perumahan Permata Hijau.
Baca Juga :
Peninjauan dilakukan bersama warga, kontraktor pelaksana paket pekerjaan, serta konsultan manajemen konstruksi (MK).
Kadir Halid mengatakan, peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan adanya pekerjaan drainase yang belum sesuai dengan elevasi atau ketinggian yang dibutuhkan sehingga menghambat aliran air.
“Jadi kemarin saya terima aspirasi, hari ini saya tindak lanjuti. Ada sedikit pekerjaan yang tidak sesuai karena ada kenaikan sehingga air tidak mengalir,” kata Kadir.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pengukuran bersama pihak terkait, elevasi drainase perlu diturunkan sekitar 40 sentimeter agar aliran air kembali lancar dan tidak menimbulkan genangan.
“Setelah diukur elevasinya, itu harus turun 40 sentimeter. Sehingga nanti akan diperbaiki kembali oleh kontraktor dan MK-nya supaya air tidak tergenang,” jelasnya.
Selain persoalan drainase, dalam kegiatan pengawasan APBD tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lainnya, termasuk terkait program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menanggapi hal itu, Kadir menyebutkan bahwa pemerintah provinsi telah membahas program bantuan bedah rumah dengan alokasi sekitar Rp70 juta per unit. Sementara program melalui APBN memiliki alokasi sekitar Rp25 juta per unit.
Ia berharap masyarakat yang memenuhi kriteria dapat mengusulkan bantuan melalui pemerintah kelurahan untuk selanjutnya diproses oleh dinas terkait.
“Kita berharap ada kuota untuk warga di sini, misalnya 10 rumah, khususnya masyarakat miskin yang memang memenuhi kriteria. Berkasnya dikumpulkan melalui lurah, kemudian akan diverifikasi oleh dinas dengan turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, penerima bantuan nantinya ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan.
Aspirasi lainnya yang turut mencuat adalah perbaikan Jembatan Jenelata di Kabupaten Gowa. Kadir memastikan pembangunan jembatan tersebut telah masuk dalam rencana program multiyears pemerintah provinsi.
Ia mengungkapkan, terdapat lima jembatan di Kabupaten Gowa yang masuk dalam program multiyears, termasuk Jembatan Jenelata.
“Untuk jembatan Jenelata di Gowa, tahun kemarin sudah kita bahas. Ada anggaran Rp100 miliar untuk tahun 2027. Ini juga masuk program multiyears, termasuk lima jembatan di Gowa yang akan diperbaiki,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Kadir juga menyinggung rencana pelaksanaan program multiyears tahap kedua. Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga, kebutuhan anggaran untuk program tersebut mencapai sekitar Rp2,1 triliun.
Namun, untuk alokasi tahun 2027 di Kota Makassar, ia menyebutkan terdapat anggaran sekitar Rp50 miliar yang diarahkan untuk penanganan sejumlah ruas jalan, di antaranya Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ratulangi.
Kadir berharap melalui pengawasan APBD dan penyerapan aspirasi secara langsung, berbagai persoalan infrastruktur maupun kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.

Komentar