Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan membuka ruang dialog bagi masyarakat terkait polemik pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (11/5/2026).
Rapat ini membahas tindak lanjut atas sejumlah pengaduan masyarakat terkait penolakan Program Makanan Bergizi Gratis, termasuk dugaan persoalan tata kelola program yang memicu polemik di tengah warga.
Rapat ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo, didampingi Ketua Komisi D Kadir Halid dan Sekretaris Komisi E Sofyan Syam, serta pimpinan komisi dan anggota Komisi E.
Baca Juga :
Hadir juga Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Sulsel, perwakilan Gerakan Pemuda Elang Timur, Aliansi Gerakan Mahasiswa Syariah UIN Makassar dan Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi E DPRD Sulsel dari Fraksi Golkar, Andi Patarai Amir, mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan baik dari gerakan pemuda elang timur dan aliansi mahasiswa.
“Masukan dari teman-teman sangat bagus, terutama terkait transparansi. Ini memang menjadi kebutuhan penting,” jelas Patarai.
Patarai meminta agar DPRD Sulsel menyampaikan secara resmi berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi nasional.
“Kalau memang ada hal-hal yang belum bisa dijawab secara tuntas di tingkat daerah, saya minta pimpinan DPRD bersurat ke pemerintah pusat (Badan Gizin Nasional atau BGN) agar persoalan di Sulawesi Selatan ini menjadi perhatian,” ujarnya.
Terkait isu anggaran pendidikan, ia menilai alokasi pendidikan dalam APBN masih berada pada kisaran 20 persen. Namun menurutnya, persoalan yang sering muncul justru berada pada penggunaan transfer dana ke daerah.
Legislator Golkar Sulsel itu juga menilai program MBG dan pembangunan sekolah rakyat merupakan langkah besar pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu.
“Secara pribadi saya menganggap program ini luar biasa. Memang masih banyak yang perlu diperbaiki, tetapi perbaikannya juga terus berjalan,” kata Patarai.
Menurutnya, langkah suspend terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Komentar