Pemkab Bantaeng Berikan Layanan Gizi Kepada Ratusan Balita

Pedoman Rakyat, Bantaeng-206 balita di Kabupaten Bantaeng, mendapat layanan gizi dari Dinas Kesehatan dalam kurung tiga bulan terakhir.

Hal itu terungkap saat Bupati Bantaeng Ilham Azikin memimpin rapat evaluasi triwulan UPTD Pelayanan Gizi Bantaeng. Dalam rapat itu, dibeberkan sejumlah capaian dan kendala dari layanan kesehatan gizi gratis ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, dr Ihsan membeberkan sejumlah capaian dari UPTD pelayanan Gizi ini. Dia menyebut, dalam tiga bulan terakhir, 206 balita gizi kurang yang berkunjung di UPTD layanan gizi ini. Sesuai prosedur, mereka mendapatkan layanan gizi dan pemeriksaan secara cuma-cuma.

Dari jumlah itu, sebanyaak 39 di antaranya harus melalui kunjungan ulang untuk memantai perkembangan gizi mereka.

Dia menambahkan, dari data itu, terungkap jika ada sejumlah penyakit penyerta dari balita gizi buruk itu. Beberapa di antaranya adalah Protein Energi Mallnutrisi (PEM), infeksi saluraan pernafasan atas (Ispa), Down Syndrome, dan Carebray Palsi (CP).

Tidak hanya menangani balita gizi kurang. UPTD layanan gizi juga memberikan pelayanan kepada ibu hamil Kekurangan energi kronis (KEK). Tercatat ada 180 kunjungan ibu hamil KEK sepanjang tiga bulan terakhir. Sebanyak 14 orang diharuskan untuk melakukan kunjungan ulang untuk menjamin kesehatan mereka.

“Semua ibu hamil yang melakukan kunjungan ulang kita pantau telah mengalami kenaikan berat badan,” jelas Ihsan, Kamis, (3/06/2021).

Selain itu, ada pula beberapa pasien fisioterapis yang ditangani di UPTD layanan gizi ini. Total ada 46 pasien yang ditangani. Dari jumlah itu, hanya ada tiga kasus yang harus kunjungan ulang. Setelah melakukan kunjungan ulang, kondisi mereka sudah membaik.

“Kunjungan ulang atas nama pasien inisial AR sekarang sudah mampu berjalan. Ada juga pasien inisal MF yang sudah bisa berjalan tetapi harus berpegangan,” jelas dia.

Selain itu, dr Ihsan mengaku menemukan sejumlah masalah sosial yang harus ditangani secara konprehensif. Dia menyebut, ada sebuah kasus di mana seorang balita yang mengalami gizi kurang harus ditangani mulai dari kondisi sosial mereka.

“Ada satu kasus, kita temukan bayi yang gizi kurang karena keluarga mereka miskin. Kondisi sosialnya, keluarganya tidak memiliki KTP sehingga tidak terdeteksi pemerintah. Setelah diintervensi, Disdukcapil telah membuatkan kartu keluarga dan KTP nya,” jelas dia.