Pemkab Pangkep Target Tingkatkan Indeks Reformasi Birokrasi

Nhico
Nhico

Kamis, 19 Mei 2022 15:46

Pemkab Pangkep Target Tingkatkan Indeks Reformasi Birokrasi

Pedomanrakyat.com, Pangkep – Pemerintah kabupaten Pangkep target peningkatan indeks reformasi birokrasi.

Sebelumnya, indeks reformasi birokrasi Pangkep berada pada kategori CC.

“Tahun ini kita targetkan naik menjadi kategori B,”ujar kepala bagian organisasi pemkab Pangkep, Hasbi Kasim.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, ada tiga hal yang harus dibenahi untuk menaikkan kategori indeks reformasi birokrasi.

Pertama, pemenuhan dokumen dari setiap kegiatan harus diperkuat. Kedua, pengarsipan dokumen dan ketiga budaya kerja dan proses kerja harus diperbaiki.

Olehnya itu, pemkab Pangkep melaksanakan sosialisasi rencana kerja reformasi birokrasi, di lantai 3 sekretariat daerah Pangkep, Kamis(19/5/22).

Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari PermenPAN RB nomor 25 tahun 2019. Setiap perangkat daerah melakukan evaluasi terhadap progres reformasi birokrasi.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro24 Agustus 2026 21:31
Defile Kafilah MTQ VIII KORPRI Nasional Resmi Dilepas di Balai Kota Makassar
Pedomanrakyat.com, Makassar – Defile kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tingkat Nasional Tah...
Metro24 Agustus 2026 20:25
Sekda Jufri Rahman Buka Seminar Nasional dan Hadiri Pelantikan Dewan Hakim MTQ VIII KORPRI
Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka rangkaian Seminar Nasional dan menghadiri pelanti...
Metro24 Agustus 2026 19:24
Wagub Fatmawati Rusdi di Malam Ta’aruf: MTQ KORPRI Bukan Sekadar Lomba, tapi Bentuk Karakter ASN
Pedomanrakyat.com, Makassar – Malam Ta’aruf Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2026 berlangsung di Baruga ...
Metro24 Agustus 2026 18:28
Jelang Pembukaan MTQ VIII KORPRI Nasional, 1.157 Peserta Ikuti Defile di Makassar
Pedomanrakyat.com, Makassar – Sebanyak 1.157 peserta yang tergabung dalam 117 kafilah dari 38 provinsi serta perwakilan dari 79 kementerian dan ...