Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menggelar pertemuan untuk membahas solusi jangka panjang permasalahan banjir di Kota Makassar.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Makassar, Senin (19/5/2025), difokuskan pada titik-titik rawan banjir seperti Blok 10 Antang, BTN Kodam 3, dan Jalan A.P. Pettarani.
Baca Juga :
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengungkapkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk tim dari Universitas Hasanuddin (Unhas), untuk menganalisis penyebab banjir dan mencari solusi yang tepat.
Hasil kajian sementara menunjukkan perlunya pembangunan kolam retensi baru, namun hal ini terkendala oleh keberadaan rumah-rumah warga di jalur yang direncanakan. Biaya pembangunan diperkirakan mencapai Rp400 miliar, termasuk pembebasan lahan.
Sebagai alternatif, Pemkot Makassar juga mempertimbangkan relokasi sekitar 400 rumah di zona genangan banjir dengan biaya diperkirakan Rp400 miliar (Rp1 miliar per rumah). Relokasi ini diharapkan dapat menciptakan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kolam retensi alami.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menekankan pentingnya payung hukum untuk penataan kanal dan saluran air, termasuk penertiban bangunan liar di sekitar kanal yang kerap menyumbat aliran air.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Suryadarma Hasyim, menjelaskan pendekatan terpadu dalam pengelolaan wilayah sungai, termasuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.
Ia menyinggung proyek Bendungan Bili-bili sebagai salah satu upaya pengendalian banjir, namun mengakui bahwa banjir juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti Sungai Jenelata.
BBWS Pompengan Jeneberang juga telah membangun dan merencanakan infrastruktur pendukung seperti Kolam Regulasi Nipa-nipa dan waduk tunggu Pampang. Namun, tantangan masih ada, terutama pada area resapan air yang telah berubah fungsi menjadi kawasan perumahan.
Kedua instansi sepakat untuk terus berkolaborasi dalam mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah banjir di Kota Makassar, dengan perencanaan yang terintegrasi dan bertahap dalam jangka waktu lima tahun ke depan.(**)
Komentar