Pemprov-DPRD Sulsel Tandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS APBD 2026

Muh Saddam
Muh Saddam

Senin, 25 Agustus 2025 17:33

Penandatanganan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD Sulsel menandatangani nota kesepakatan terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan berlangsung di Gedung DPRD Sulsel lantai 3, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (25/8/2025).

Penandatanganan dilakukan oleh pimpinan DPRD Sulsel bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel, disaksikan oleh jajaran legislatif dan eksekutif. Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Wakil Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fadriaty AS dari Fraksi Demokrat, menegaskan bahwa KUA dan PPAS merupakan instrumen penting dalam perencanaan keuangan daerah.

“Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran,” beber Fadriaty.

Ia juga menyampaikan, kesepakatan ini menunjukkan kesinambungan program prioritas pembangunan yang telah dirintis pada periode pertama kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, dan akan berlanjut pada periode kedua 2024–2029.

Dalam penyusunan KUA dan PPAS, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD telah melakukan pembahasan sejak 15 hingga 22 Agustus 2025.

Dari hasil pembahasan, disepakati proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp10,9 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp10,7 triliun.

“Rincian proyeksi pendapatan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, serta sumber lain yang sah,” beber Fadriaty AS.

Sedangkan belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasional, belanja modal, serta belanja transfer kepada kabupaten/kota.

Adapun belanja transfer diproyeksikan mencapai Rp1,96 triliun, terdiri dari bagi hasil sebesar Rp694 miliar dan bantuan keuangan daerah Rp272 miliar lebih. Belanja operasional tercatat Rp6,21 triliun, sementara belanja modal Rp2,46 triliun.

Banggar DPRD Sulsel memberikan beberapa catatan terhadap dokumen KUA-PPAS, khususnya terkait sinkronisasi data dan konsistensi angka dalam proyeksi pendapatan dan belanja.

Hal ini dinilai penting untuk memastikan APBD 2026 tersusun lebih cermat dan akuntabel.

Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah16 November 2026 20:03
Pemkot Parepare Perkuat Kerja Sama Pertanahan dan Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik
Pedomanrakyat.com, Parepare — Pemkot Parepare memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui dua penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Itu berfok...
Metro16 November 2026 19:21
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp8 Miliar di Hari Jadi Gowa ke-706
Pedomanrakyat.com, Gowa – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten Gowa...
Politik16 November 2026 18:25
Calon Tunggal Ketua Golkar Gowa, Lukman B Kady Siapkan Konsolidasi hingga Akar Rumput
Pedomanrakyat.com, Gowa – Lukman B Kady berpeluang memimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mengem...
Metro16 November 2026 17:25
Gubernur Andi Sudirman Terima Penghargaan Menkes, Sulsel Lampaui Target Pencegahan Kusta
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ...