Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) memperkuat sinergi untuk mendorong dunia usaha yang berintegritas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Antikorupsi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, khususnya dalam memperkuat peran pelaku usaha di daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga :
- Sulsel Borong Tiga Gelar Juara di PENAS XVII Gorontalo, Stand Agribisnis Terbaik Kategori Provinsi
- Fatmawati Rusdi Buka Business Forum IGS 2026, Tawarkan Potensi Investasi Sulsel kepada Delegasi 28 Negara
- Trans Sulsel Catat 1,15 Juta Penumpang dalam Setahun, Pengguna Transportasi Publik Terus Bertambah
Bimtek ini mengangkat tema “Penanaman Integritas untuk Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi.”
Dalam sambutannya, Jufri menegaskan bahwa Pemprov Sulsel mengapresiasi konsistensi KPK RI dalam membangun budaya antikorupsi melalui program edukasi yang menyasar sektor strategis, termasuk dunia usaha.
Ia menyebut Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi besar, dengan UMKM dan sektor usaha daerah sebagai tulang punggung pertumbuhan.
“Namun, kemajuan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ditopang oleh integritas yang kuat serta tata kelola yang transparan,” ujarnya.
Ia menambahkan upaya tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi serta peningkatan kemudahan berusaha di daerah.
“Saya sangat mengapresiasi inisiatif KPK RI dalam menyelenggarakan bimtek ini. Tema yang diangkat bukan sekadar slogan, melainkan panggilan aksi bagi kita semua untuk membangun budaya antikorupsi,” kata Jufri.
Pemprov Sulsel, lanjutnya, terus memperkuat sistem pengawasan melalui Inspektorat Daerah serta mendorong keterbukaan informasi publik.
Langkah tersebut diarahkan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam layanan publik, sekaligus menekan potensi biaya tinggi yang tidak resmi bagi pelaku usaha.
“Kita sedang membangun benteng pertahanan kolektif untuk melindungi ekonomi rakyat dari ancaman korupsi yang merusak tatanan pasar,” ujarnya.
Pemprov Sulsel juga menegaskan komitmennya untuk memastikan birokrasi berperan sebagai fasilitator yang mempermudah, bukan menghambat, serta mendorong dunia usaha tumbuh secara sehat dan berdaya saing.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh. Mari jadikan momentum ini untuk berbenah, memperkuat tata kelola, dan bersama-sama mewujudkan Sulsel yang maju, mandiri, dan berintegritas,” tuturnya.
Ia berharap semangat yang terbangun dalam forum ini dapat berlanjut dalam implementasi nyata, sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi percontohan nasional dalam kolaborasi sektor publik dan swasta yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Bimtek ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di Sulawesi Selatan,” tambahnya.
“Kami berharap melalui kegiatan ini akan lahir pemahaman yang lebih kuat, komitmen yang kokoh, serta langkah nyata dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan dunia usaha,” ucapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana; Pelaksana Harian Direktur Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardiko Sunarto; serta perwakilan BUMN, BUMD, dan pelaku usaha.
Komentar