Pedomantakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berkomitmen untuk mencegah dan menurunkan angka stunting. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Sulsel mencapai 27,2 persen pada 2022.
Angka ini menduduki peringkat ke-10 prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia.
Baca Juga :
- Batal Hadiri Peringatan HUT ke-65 Pangkep, Prof Fadjry Djufry Ucapkan Selamat dari Lokasi Banjir di Makassar
- Tinjau Lokasi Banjir, Prof Fadjry Djufry Harap Ada Solusi Permanen untuk Warga Terdampak di Makassar
- Prof Fadjry Djufry Tegaskan Pemda Wajib Jalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran
Sulsel memangkas tipis angka balita stunting sebesar 0,2 poin dari tahun sebelumnya.
Pada 2021 tercatat prevalensi balita stunting di provinsi ini sebesar 27,4 persen. Pada 2022, terdapat 14 kabupaten dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi. Sisanya, 10 kabupaten/kota di bawah angka rata-rata prevalensi balita stunting.
Kondisi tersebut menuntut perlunya upaya strategis agar dapat tercapai upaya penurunan angka stunting di Sulsel.
Upaya strategis dimaksud adalah dengan meningkatkan kolaborasi antar pelaku serta sinergitas antar lembaga yang ada baik pemerintah maupun unsur non pemerintah dan swasta.
Guna menemukan upaya strategis dimaksud, maka diperlukan adanya kajian penilaian cepat secara kualitatif di tingkat Provinsi Sulsel, dan akan dianalisis dengan menggunakan metodologi PEA (Political Economy Analysis) stunting.
“Sampai saat ini masih menjadi perdebatan data e-PPGBM dan hasil Survei Status Gizi Indonesia karena perbedaannya cukup signifikan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulsel, Andi Mirna, Selasa (1/8/2022).
Menurut Andi Mirna, untuk menurunkan angka stunting perlu adanya inovasi. Ia berharap, seluruh perangkat daerah yang bergabung dalam TPPS beserta mitra seperti TP PKK, FKM Unhas, USAID ERAT, penurunan paling tidak mencapai angka 16 persen.
“Prevalensi stunting di sulsel masih sangat tinggi sekal,” ucapnya.
Kegiatan ini diikuti oleh OPD lingkup Pemprov Sulsel, akademisi, NGO, Forum CSR, serta organisasi mitra kerja terkait. USAID ERAT sebagai penyelenggara kegiatan berharap ada kepakatan rencana aksi yang akan menjadi bahan USAID ERAT.
USAID ERAT membantu memetakan langkah-langkah apa saja yang mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Komentar