Pedoman Rakyat, Makassar – Ketua Komisi B DPRD Sulsel Rachmatika Dewi berharap kepada pemerintah provinsi agar memperbaiki data penerima bantuan UMKM dan Koperasi. Sehingga dalam penganggaran untuk tahun 2021 tidak tumpang tindih.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem mengemukakan tersebut dalam pembahasan LKPJ 2020 Gubernur Sulsel, belum lama ini.
Sebagaimana diketahui, di dalam rapat Komisi yang membidangi perekonomian itu terungkap bahwa dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersalurkan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp10,5 Triliun dibanding 2019 lalu.
Baca Juga :
“Database UMKM dan koperasi kita di Sulsel harus disinkronkan dengan baik. Kenapa, agar bantuan tidak tumpang tindih baik yang bersumber APBN atau APBD,” terang Cicu, begitu sapaan karibnya yang juga merupakan Ketua NasDem Kota Makassar itu.
“Jadi semua bisa dirasakan,” Cicu menambahkan.
Selain itu Ketua Garnita Malahayati NasDem Sulsel itu juga menambahkan, bahwa keterangan kinerja di setiap OPD dianggap tidak tersinkron antara Dinas Koperasi dan Biro Perekonomian dan Pembangunan.
“Makanya di LKPJ 2020 ini kita lihat kendala-kendala. Sehingga pada di 2021 nanti databasenya bisa diperbarui diperbaiki sehingga nanti yang dapat bantuan untuk APBD atau APBN itu sudah jauh lebih teratur tidak ada tumpang tindih satu dengan yang lain,” demikian Cicu.
Komentar