Pedomanrakyat.com, Makassar – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti lambatnya kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyiapkan dokumen administrasi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 dan APBD Pokok Tahun 2026.
Pasalnya, TAPD sampai sekarang belum menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), padahal dokumen tersebut seharusnya sudah masuk dalam dua minggu pertama bulan Juli.
“Kami di Banggar menilai kinerja TAPD lambat. Hal ini menyebabkan proses anggaran terkesan terburu-buru mendekati tenggat waktu, padahal seharusnya bisa direncanakan lebih matang,” jelas Ketua Banggar DPRD Sulsel, Mizar Roem, Senin (14/7/2025).
Baca Juga :
Legislator NasDem Sulsel ini juga menyampaikan rencananya untuk bersurat secara resmi kepada TAPD guna meminta percepatan penyerahan bahan KUPA dan KUA.
“Jangan sampai karena keterlambatan dokumen oleh tim TAPD, sehingga anggaran perubahan yang harusnya ditetapkan paling lambat 30 September itu terlambat,” ujarnya.
“Kasihan Gubernur dan wakil Gubernur, iramanya sudah sangat kencang ingin berbuat langsung ke masyarakat, tapi tim kerjanya di TAPD lambat,” tambah Mizar.
Selain itu, Mizar juga menyoroti belum rampungnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang semestinya selesai pada awal Agustus 2025. Padahal, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel telah hampir enam bulan menjabat.
“Saya dari Banggar meminta TAPD lebih giat, walaupun ada penyusuaian aturan-aturan, tapi kan TAPD juga harus lebih aktif, lebih bekerja ekstra, karena ini adalah tahun pertama dari pemerintahan Sudirman-Fatmawati,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel juga mengingatkan, pentingnya kesiapan dokumen, karena jangan sampai keterlambatan administrasi dari tim TAPD bisa mengganggu program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Seperti kata dia, kegiatan infrastruktur jalan yang sangat besar, jangan sampai tidak siapnya soal Detail Engineering Design (DED) dan persyaratan data dukung, mengakibatkan pekerjaan itu tidak maksimal dan dirasakan masyarakat Sulsel.
“Artinya kami Banggar mendesak teman TAPD untuk cepat menyerahkan data dukung mengingat adanya batas waktu yang terus berjalan,” beber Mizar.
Ia jug mendesak TAPD untuk lebih aktif, responsif, dan terbuka dalam menyampaikan data. Paslanya, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus berjalan sinergis demi kepentingan rakyat.
“Jangan sampai gara-gara mau sempurna sehingga waktu mepet terkesan buru-buru. Kami juga di DPRD ingin membahas dan memberi sumbangsi, tetapi jangan ada kesan kami disengaja data lambat,” terangnya.
“Karena kami antara eksekutif dan legislatif ini ingin sama-sama menyumbang pemikiran untuk Sulsel, kami juga memiliki hak pengawasan dan penganggaran terkait mau dikemanakan anggaran rakyat Sulsel ini,” sambung Mizar.
Olehnya itu, jangan terkesan seolah-olah teman eksekutif mau jalan sendiri, karena legislatif juga dipilih oleh rakyat. Gubernur dan wakil Gubernur juga ingin melibatkan DPRD Sulsel.
Namun nyatanya, tim TAPD selalu lambat menyiapkan bahan data dukungan administrasi yang akan dibahas.
“Apa yang kau dibahas kalau administrasi data yang tidak ada bahkan tetlambat atau kadang datanya tidak sempurnah diberi ke kami dengan alasan belum siap, kapan siapnya? waktu jalan terus,” Pungaksnya.
Komentar