Pedomanrakyat.com, Makassar – Target pendapatan dan pembelanjaan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan tidak tercapai, yakni sekitar Rp600 miliar di Tahun 2023
Padahal proyeksi untuk APBD tahun 2023, dialokasikan dengan Pendapatan Rp 10,1 triliun dan anggaran Belanja Rp 9,9 triliun atau Rp9,995 triliun.
Kabarnya realisasi anggaran kurang dengan pendapatan yang ditetapkan tahun 2023, sehingga berkurang kisaran Rp600 miliar lebih, itu bagian dari hutang 2023 yang harus dibayarkan nyebrang di 2024.
Baca Juga :
Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis membenarkan target yang tidak tercapai, apalagi beban utang masih menjadi warisan dari Pemerintahan sebelumnya.
Poinnya dimaksud dari alokasi dan target belanja Rp 10 triliun sekian, tidak tercapai sehingga beban utang masih menyisahkan Rp600 miliar lebih.
“Kurang lebih sejumlah itu yang merupakan akumulasi carry over dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya, Kamis (18/1/2024).
Ia menegaskan bahwa, perlu juga keseimbangan penerimaan pemerintah dikurangi belanja Pemprov, di luar pembayaran bunga utang.
Politisi Demokrat itu juga meminta Pemprov Sulsel berhati-hati dalam rencana belanja sehingga tidak menimbulkan beban utang. Maka harus mengurangi jumlah belanja.
“Makanya perencanaan belanja ke depan dikurangi, namun tidak mengurangi kualitas pelayan di masyarakat agar fiskal ke depan kembali sehat,” jelas anggota DPRD Sulsel, dari dapil Makassar A ini.
Lanjutnya, sejak tahun 2021 ke 2022 dan lanjut tahun 2023 memamng selalu ada carry over kurang lebih Rp500 miliar menjadi beban. Diharapkan prinsip pendapatan itu proyeksi.
Lanjut dia, sehingga diupayakan mendekati akurat, namun upaya ke arah itu tidak tercapai karena lagi-lagi menyisakan carry over ke tahun berikutnya.
“Kalau tidak salah total APBD 2023 10,1 triliun, yang di dalamnya sudah terdapat beban carry over 2022 yang akhirnya membuat defisit,” terangnya.
Dia menambahkan, hal ini sudah diantisipasi oleh DPRD dan Pemprov untum tahun 2024 dengan mendekatkan target pendapatan ke realisasi tahun 2023.
Pasalnya, apapun program dan kegiatan yang telah termuat di perda apbd mengikat secara hukum.
“Jadi, apabila sidah dilaksakan dan menjadi kewajiban pemerintah untuk selesaikan di tahun anggaran berikutnya. Di 2024 ini sudah ditetapkan pos belanja sebesar Rp10.028 triliun,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Firmina Tallulembang menuturkan, target Rp10,1 triliun tidak tercapai di 2023, sehingga melunasi beban utang masih menjadi pekerjaan rumah (PR).
“Jadi, ini keseluruhan, kan target pendapatan 2023 kemarin Rp10,1 triliun sekian, yang terealisasi hanya sekian. Jadi yang tidak tercapai 600 miliar lebih jadi utang lagi,” beber Firmina.
Komentar