Pedomanrakyat.com, Makassar – Program Multi Years Project (MYP) 2025-2027 yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati dinilai mampu mengubah pola pembangunan infrastruktur menjadi lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Penilaian itu disampaikan Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem, di Makassar, Senin (10/8/2026). Menurutnya, pembangunan infrastruktur strategis membutuhkan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan dalam satu tahun anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kesinambungan program hingga pekerjaan benar-benar tuntas dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Baca Juga :
“Banggar tentu melihat dari sisi kemampuan fiskal dan kesinambungan anggaran. Tetapi fungsi DPRD bukan berhenti pada saat anggaran disepakati, pelaksanaan MYP terus kita kawal,” papar Mizar, Senin (10/8/2026).
Legislator dari Partai Nasdem ini menjelaskan, pola pembangunan secara parsial setiap tahun memiliki tantangan tersendiri, terutama ketika proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan cukup panjang harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pada masing-masing tahun.
Dengan MYP, kata Mizar, pemerintah memiliki kerangka pembiayaan yang lebih jelas sehingga pekerjaan strategis dapat direncanakan sejak awal, baik dari sisi target, tahapan pekerjaan maupun kebutuhan anggarannya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini menambahkan, tidak semua proyek harus menggunakan skema multiyears. MYP idealnya diterapkan pada proyek yang memiliki nilai strategis, membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun, serta memberikan dampak besar terhadap konektivitas dan pelayanan publik.
“Ke depan bisa menjadi model, tetapi tentu harus selektif. Proyek yang memang strategis dan membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang bisa dirancang dengan skema multiyears. Yang paling penting adalah perencanaannya matang, pengawasannya berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Mizar mengaku melihat adanya perubahan signifikan dibandingkan pola pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara parsial setiap tahun. Salah satu perubahan yang paling terasa, menurutnya, adalah meningkatnya kepastian terhadap arah pembangunan. Pemerintah tidak lagi sekadar mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan tahunan, tetapi dapat menyusun target pembangunan secara lebih komprehensif.
“Serapan anggaran itu penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Yang paling penting adalah output dan manfaatnya. Masyarakat juga punya hak untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan. Begitu pun setelah pekerjaan selesai, harus ada anggaran pemeliharaan apakah infrastruktur tersebut rusak ringan, sedang ataupun rusak berat,” ujarnya.
Ia menilai, pendekatan tersebut menjadi penting bagi Sulsel yang memiliki wilayah luas dan membutuhkan konektivitas infrastruktur antardaerah untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan jalan, irigasi hingga fasilitas kesehatan, kata dia, memiliki dampak yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkaitan dengan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau infrastrukturnya selesai dengan baik dan tepat waktu, dampaknya akan dirasakan masyarakat secara langsung. Jalan yang semakin baik memperlancar mobilitas, irigasi mendukung pertanian, dan fasilitas kesehatan meningkatkan pelayanan masyarakat,” pungkas Mizar seraya mengusulkan ke depan ada anggaran pemeliharaan.
Dongkrak Kualitas Layanan Publik
Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ismu Iskandar. Program MYP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai memiliki relevansi kuat dalam mendongkrak kualitas layanan dasar masyarakat, khususnya di sektor transportasi, irigasi, dan kesehatan.
“Pada prinsipnya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program tersebut,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar dalam keterangannya.
Menurutnya, program MYP menyasar sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat sampai ke desa-desa. Karena itu, kata dia, pembangunan infrastruktur melalui program tersebut dapat memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulsel.
“Mengingat program-program ini terkait layanan dasar yang ada, yakni sektor transportasi melalui pemantapan infrastruktur jalan, pembangunan irigasi dan kesehatan untuk pembangunan rumah sakit regional,” paparnya.
Program MYP 2025-2027 Pemprov Sulsel berfokus pada pemerataan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 1.400 km, rehabilitasi irigasi untuk 54.000 hektare sawah, serta pembangunan rumah sakit regional guna memangkas rentang akses kesehatan dan mobilitas warga. Total anggaran MYP 2025-2027 mencapai Rp3,7 triliun yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Sulsel.
Mayoritas anggaran terserap pada pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel. Total panjang perbaikan dan pengaspalan mencapai 1.400 km jalan yang terbagi ke dalam sekitar 85 ruas di berbagai wilayah dengan anggaran Rp2,5 triliun. Pembangunan infrastruktur jalan ini diharapkan kian memperlancar mobilitas harian masyarakat, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian dan logistik.
Pemprov Sulsel turut mengakomodir pembangunan irigasi senilai Rp780 miliar yang melayani 54.000 hektar sawah demi mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani sebagai bagian dari pelayanan publik di sektor pertanian.
Khusus pembangunan Rumah Sakit Regional Selatan (Gowa) dan Utara (Luwu), Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran senilai kurang lebih Rp485 miliar. Pembangunan dua rumah sakit regional ini merupakan bentuk pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas sehingga tidak lagi terpusat di Makassar. (*)
Komentar