Pedoman Rakyat,Jakarta- Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI, Sukamta meminta pemerintah jujur soal kondisi terkini pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Pemerintah harus jujur jangan meracuni pemikiran rakyat bahwa Indonesia baik-baik saja,” demikian pernyataan Sukamta dalam rilisnya kepada wartawan, Jumat (16/7/2021).
Dia menegaskan kejujuran pemerintah dalam memaparkan kondisi terkini pandemi Covid-19 di Indonesia dibutuhkan untuk mengambil langkah-langkah penanganan yang lebih strategis, bukan hanya sekedar kegiatan seremonial belaka.
Baca Juga :
Pasalnya, kata dia, fakta di lapangan menggambarkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia lebih dari setahun inisedang dalam keadaan yang tidak baik.
“Jangan terus menerus memainkan psikologi rakyat, membuat framing dengan statement-statement yang menyebutkan bahwa ‘kasus Covid-19 bisa dikendalikan, Indonesia baik-baik saja’,” ujar Sukamta.
Menurut Sukamta, gambaran itu terlihat dari kesulitan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai hingga mengakibatkan banyak masyarakat yang meninggal dunia karena terpaksa menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.
“Kondisi nyata di lapangan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan yang memadai. Akibatnya kematian banyak terjadi ketika masyarakat sedang menjalani isoman di rumah. Kematian di rumah sakit juga meningkat akibat pasien datang ke rumah sakit dengan kondisi kritis dan butuh penanganan segera namun penanganan tidak bisa dilakukan secara maksmial karena jumlah ruang ICU tidak mencukupi,” kata dia.
“Fakta lainnya, masyarakat kesulitan membeli obat-obatan khusus Covid-19 dan kalaupun ada jumlahnya terbatas dan harganya mahal,” tambahnya. Sukamta pun berpesan kepada Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Menko Marves Luhut Pandjaitan, agar seharusnya jujur dalam memberikan informasi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang pandemi Covid-19 terkini di lapangan.
“Jangan membuat laporan yang isinya agar presiden senang. Padahal kondisi Indonesia tidak baik-baik saja,” ucap angota Komisi I DPR RI itu.
Komentar