Pedoman Rakyat, Makassar – Program pasangan None-Zunnun pada Pilwalkot Makassar dinilai sentuh langsung kebutuhan warga. Termasuk manjakan para ketua RT.
Hal itu terungkap setelah ada ratusan Ketua Rukun Tetangga (RT) mendengarkan secara langsung program unggulan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH.
Merekapun menyampaikan apresiasinya, karena program-program yang digagas pasangan yang diusung empat parpol ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dan menghargai posisi para Ketua RT.
Baca Juga :
Misalkan, Herman, Ketua RT 3, RW 4, Kelurahan Parangtambung, mengungkapkan, kehadirannya di Rumah Perjuangan tersebut, awalnya hanya ingin mendengarkan seperti apa program Irman Yasin Limpo – Andi Zunnun NH, sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Dirinya pun melakukan hal yang sama di tiga kandidat lainnya.
“Saya hadir di sosialisasi program semua kandidat. Dan saya sudah mendengarkan, dan mempelajari program di tiga kandidat lainnya. Tapi malam ini, setelah mendengar program Pak Irman, saya merasa sebagai Ketua RT sangat dihargai. Program Pak Irman juga langsung ke masyarakat, bukan individu. Saya siap memilih dan memenangkan Pak Irman,” tegas Herman, Jumat malam, (18/9/2020).
Sebelumnya, apresiasi juga disampaikan Ketua RT di Kelurahan Sudiang Raya, Adiwijaya. Ia mengaku prihatin dengan kondisi warganya saat mengurus administrasi kependudukan di Dinas Catatan Sipil Makassar.
Tidak hanya harus antre berjam-jam, tapi warga juga harus datang berkali-kali. Padahal, jarak Sudiang ke Alauddin sangat jauh.
“Program Pak Irman, luar biasa. Kewenangan administrasi kependudukan ini akan dilimpahkan ke RT, dan saya akan mengawal agar program ini bisa diwujudkan dengan memenangkan Pak Irman dan Pak Zunnun,” ujarnya.
Masalah lainnya yang terjadi di daerahnya, kata Adiwijaya, adalah soal penanganan sampah. Dimana angkutan sampah sangat terbatas, dan sudah beberapa tahun masalah ini tidak terselesaikan.
“Tapi kalau Pak Irman dan Pak Zunnun terpilih, masalah ini akan selesai. Karena Pak Irman memprogramkan dana hibah pembangunan untuk Ketua RT, dan itu bisa digunakan untuk membeli angkutan sampah,” terangnya.
Adiwijaya juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan program Irman-Zunnun. Jika dirinya tidak berhasil, maka ia akan mengundurkan diri sebagai Ketua RT.
“Saya berhenti jadi Ketua RT kalau kalah ki di tempatku. Sebagai Ketua RT, harus jadi wakil dari Pak Irman dan Pak Zunnun untuk menyampaikan program-programnya ke masyarakat. Jika warga memilih Pak Irman-Zunnun, sama saja dengan warga membantu dirinya sendiri,” tuturnya.
Rahman, Ketua RT di Kelurahan Kassi-kassi, juga menyampaikan apresiasi serupa. Program Irman – Zunnun merupakan hal baru, dan memberikan kewenangan yang luar biasa bagi para Ketua RT, dengan program yang langsung menyentuh ke masyarakat.
“Kalau mau ada perubahan, para Ketua RT harus mengawal program ini agar bisa terwujud. Caranya, kita menangkan Irman – Zunnun,” pungkasnya.
Sementara, Irman Yasin Limpo, saat menyampaikan program unggulannya, menjelaskan, sudah saatnya dilakukan downsizing pemerintahan ke tingkat RT. Ada pelimpahan sejumlah kewenangan ke tingkat RT, untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Salah satunya, untuk pengurusan administrasi kependudukan, dan sejumlah perizinan.
“Kita akan buat, pelayanan administrasi kependudukan tidak lebih satu kilometer dari rumah pemohonnya. Dimana itu? Di rumah Ketua RT. Untuk urusan KTP, KK, Akte Kelahiran, SITU, SIUP, TDP, cukup di Ketua RT,” jelasnya.
Karena adanya pelimpahan kewenangan, lanjut None, maka Ketua RT akan dibekali sejumlah fasilitas. Diantaranya, sepeda listrik sebagai kendaraan operasional, dan tablet untuk memudahkan kerja-kerja para Ketua RT. Tidak hanya itu, para Ketua RT juga akan diberikan gaji sesuai standar Upah Minimum Regional (UMR), sebesar Rp 3,1 juta.
“Tidak boleh ada yang bekerja melayani masyarakat, tapi tidak digaji sesuai UMR. Itu artinya, pemerintah melanggar komitmen yang dibuat sendiri,” terangnya.
Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ini juga menambahkan, pelimpahan kewenangan ke tingkat RT, juga akan disertai dengan biaya pembangunan. Besarannya, mulai Rp 15 juta hingga Rp 150 juta.
“Jadi kalau cuma memperbaiki paving blok atau gorong-gorong, beli angkutan sampah, tidak perlu menunggu musrembang. Langsung saja, karena ada uang di Ketua RT,” imbuhnya. (rls)
Komentar