Rekanan di Pemprov Sulsel Belum Dibayarkan, Gubernur Nurdin: Kalau Ngga Bagus Kerjanya, Ngapain Dibayar

Editor
Editor

Selasa, 12 Januari 2021 12:27

Rekanan di Pemprov Sulsel Belum Dibayarkan, Gubernur Nurdin: Kalau Ngga Bagus Kerjanya, Ngapain Dibayar

Pedoman Rakyat, Makassar – Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memberi tanggapan terkait adanya penunggakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam membayar rekanan dan Tunjangan Pengasilan Pegawai (TPP) di tahun 2020.

Nurdin Abdullah membantah terkait isu yang beredar tersebut.

Menurut Nurdin, adanya isu yang beredar mengenai ketidakmampuan Pemprov tersebut tidak benar adanya.

“Nggak benar. Uang kita banyak kok,” kata Nurdin Abdullah, Senin (11/1/2021).

Mantan Bupati Bantaeng selama dua periode tersebut menyinggung soal kualitas kerja. Ia menegaskan bahwa, sebelum melakukan pembayaran, pihaknya melakukan pengecekan kualitas kerja terlebih dahulu.

“Cuman rekanan itu maunya dibayar tetapi kualitas kerjanya gimana. Semua sebelum dibayar cek kualitas kerjanya bagus nggak. Kalau nggak bagus ngapain kasi bayar,” tegas NA.

Tidak hanya itu, orang nomor satu Sulsel tersebut menyampaikan bahwa selama ini pihaknya selalu memburu untuk segera melakukan pembayaran.

“Enggak. Jangan. Belum tentu tidak bagus. Yang penting itu aja persoalannya. Kalau yang lain malah kita suruh bayar,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov), Abdul Hayat Gani, ketika ditanyakan terkait penunggakan pembayarn tersebut, ia menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan sistem yang ada.

“Inikan persoalan sistem. Tadi bayangkan aplikasi baru di provinsi lain juga,” ungkap Abdul Hayat, Senin (11/1/2021).

Abdul Hayat juga menambahkan bahwa pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor penyebab dari penunggakan ini.

“Karena tahun ini barusan terjadi pandeminya, jadi karena pandemi mempengaruhi semua situasi keuangan negara. Kita akan lihat lagi minggu depan,” tutupnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin, membeberkan bahwa pembayaran upah kontraktor yang telah menyelesaikan proyek tahun 2020 sebesar Rp 200 milyar dan Tunjangan Pengahasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp70 miliar belum diberikan. (dir)

 Komentar

Berita Terbaru
Dicurhati Petani, Rusdi Masse Salurkan Bantuan Alsintan di Sidrap Sulsel
Daerah24 Januari 2021 23:22
Dicurhati Petani, Rusdi Masse Salurkan Bantuan Alsintan di Sidrap Sulsel
Di depan para petani, RMS begitu akronimnya mengaku ikut merasakan masalah utama yakni banyak petani merugi karena gagal panen. ...
11 Pekerja Selamat Setelah Dua Minggu Terperangkap di Reruntuhan Tambang
International24 Januari 2021 22:34
11 Pekerja Selamat Setelah Dua Minggu Terperangkap di Reruntuhan Tambang
Pedoman Rakyat, Qixia – Sebelas pekerja yang terperangkap selama dua minggu di dalam tambang emas China akhirnya berhasil diselamatkan, Minggu (...
Minum Ramuan Penangkal Corona Buatan Dukun, Menkes Ini Positif Covid
International24 Januari 2021 21:55
Minum Ramuan Penangkal Corona Buatan Dukun, Menkes Ini Positif Covid
Pedoman Rakyat, Colombo – Menteri Kesehatan Sri Lanka, Pavithra Wanniarachchi yang menghadapi kritik karena mengonsumsi dan mendukung sirup herb...
Senyum Sumringah Chaidir Syam dan Suhartina Saat Fitting Baju Pelantikan
Politik24 Januari 2021 21:14
Senyum Sumringah Chaidir Syam dan Suhartina Saat Fitting Baju Pelantikan
Pedoman Rakyat, Maros – Chaidir Syam dan Suhartina Bohari resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros. Itu setelah KPU setempat menetapkan pasan...