Pedomanrakyat.com, Jakarta – Relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan menilai Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah mengambil langkah cepat dan tepat dalam memimpin pengendalian karhutla tahun ini. Menurut mereka, kesiapsiagaan pemerintah sudah dibangun jauh sebelum puncak kemarau tiba. Namun, siklus cuaca ekstrem El Nino membuat penanganan api tetap menuntut fokus tanpa henti dan kerja sama lintas sektor.
Hal ini disampaikan Paulinus Kristianto, relawan karhutla dan konservasi satwa sekaligus pendiri Conservation Action Network (CAN) Borneo. Pria yang akrab disapa Linus ini telah lebih dari 16 tahun menangani karhutla dan konservasi di Kalimantan, dan ia menyaksikan langsung persiapan tersebut di lapangan.
Baca Juga :
“Saya yakin Menteri Kehutanan sudah bekerja keras dan melakukan upaya maksimal. Sejak ada peringatan dini bahwa El Nino akan datang, saya ingat betul beliau sudah turun langsung ke lapangan. Beliau mendatangi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Kalimantan Timur untuk memastikan kesiapan personel, termasuk menyiagakan rekan-rekan Manggala Agni,” ujar Linus saat berbincang, Rabu (21/10/2026).
Kesaksian Linus sejalan dengan langkah yang ditempuh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Kemenhut telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi risiko karhutla akibat dinamika iklim 2026, termasuk potensi El Nino, sejak 11 Maret 2026. Pada awal April 2026, Kemenhut mengaktifkan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat setelah jumlah titik panas meningkat.
Saat kemarau memuncak, Menhut meninjau langsung penanganan karhutla di Kubu Raya, Kalimantan Barat (24/8/2026), dan Berau, Kalimantan Timur (26/8/2026). Kemenhut juga mengerahkan 5.000 ASN melalui Bantuan Kendali Operasi (BKO) untuk memperkuat Manggala Agni di enam provinsi prioritas. Sekitar 2.200 personel di antaranya ditempatkan di Kalimantan, termasuk tambahan sekitar 700 personel di Kalimantan Barat.
Linus menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dibebankan hanya kepada Kementerian Kehutanan. Dari pantauannya, titik api tidak hanya muncul di kawasan hutan. Banyak kebakaran justru terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada di luar kewenangan Kemenhut.
“Permasalahan ini tidak hanya terletak di Kementerian Kehutanan. Coba lihat lahan yang terbakar, apakah hanya di kawasan hutan? Kan tidak. Banyak lahan terbakar justru berada di kawasan APL, sehingga ada batas kewenangan bagi Menteri Kehutanan. Menghadapi El Nino butuh penanganan lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga lintas kementerian,” terang Linus.
Pandangan ini senada dengan penegasan Menhut bahwa karhutla tidak dapat dihadapi oleh satu institusi saja. Pengendalian karhutla melibatkan Manggala Agni Kemenhut, BNPB, BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.
Linus juga menjelaskan akar masalahnya. Menurutnya, bencana asap saat ini merupakan dampak panjang dari kesalahan tata kelola lahan sekitar satu hingga dua dekade silam.
“Kalau kita lihat dari citra satelit, yang terbakar saat ini bukanlah hutan rimba murni, melainkan lahan gambut, semak belukar, dan hutan sekunder muda yang memang rentan terbakar. Ini adalah dampak dari pembukaan lahan dan izin-izin yang dikeluarkan sekitar tahun 2010–2012, di mana gambut dikeringkan. Karena itu, penutupan kanal-kanal dan penghentian izin baru kelapa sawit di atas lahan gambut menjadi langkah tegas yang sangat krusial,” tegasnya.
Agar karhutla tidak terus berulang setiap kemarau panjang, Linus mendorong koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Ia menekankan pentingnya pencegahan dini dan pelibatan masyarakat lokal.
“Hal pertama yang harus kita pahami bersama adalah akar penyelesaian karhutla terletak pada mitigasi bencananya. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan sangat penting. Tanpa itu semua, lupakan saja; kebakaran akan terus terulang seperti nostalgia setiap kali kemarau panjang datang. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar dari semua itu?” tuturnya.
Linus juga menyoroti pentingnya lembaga khusus yang terus menangani pemulihan ekosistem gambut. Menurutnya, terhentinya operasional Badan Restorasi Gambut sempat menjadi situasi yang sangat berisiko.
“Untungnya, Presiden segera membentuk badan baru. Saya kira itu kunci utamanya ke depan. Langkah tersebut sangat tepat agar kita bisa kembali merevitalisasi lahan gambut sekaligus memperkuat pertahanan dan pengendalian api di lapangan,” ujar Linus.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dalam rapat terbatas di Istana pada 24 September 2026. Badan ini dibentuk untuk memperkuat pencegahan karhutla di ekosistem gambut. Pada 15 Oktober 2026, Presiden melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala BPGMN dan Mayjen TNI Sriyanto sebagai Wakil Kepala BPGMN.
Kemenhut mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada. Menurut prakiraan BMKG, hujan alami di sebagian wilayah Indonesia baru akan turun pada pertengahan November, bahkan di beberapa wilayah baru pada Desember. Masyarakat diimbau tidak membakar saat membuka lahan, mengikuti informasi resmi pemerintah, dan memantau perkembangan titik panas melalui Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan.(*)
Komentar