Pedoman Rakyat, Makassar- Rencana Pemerintah Pusat menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) mendapat sorotan dari DPRD Makassar.
Dewan menilai di tengah kondisi perekonomian yang sedang terpuruk, pemerintah pusat tidak semestinya menaikkan PPN Sembako. Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula.
Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso mengaku kecewa dengan rencana kenaikan PPN sembako yang diwacanakan pemerintah pusat. Apalagi, pada kondisi saat ini tidak sedikit masyarakat yang kena PHK.
Baca Juga :
“Inikan sangat ironis, maunya pemerintah harus berpikir bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan karena di masa pandemi ini banyak merugikan masyarakat kelas menengah ke bawah,” kata Andi Hadi, Senin, 21 juni 2021
Karenanya itu, kata dia, Fraksi PKS baik di tingkat pusat maupun daerah meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan PPN sembako 12%. Jangan sampai, kebijakan yang dikeluarkan justru semakin membuat kondisi masyarakat kiat terpuruk di tengah pandemi Covid-19.
“Kami Fraksi PKS di pusat (DPR-RI) sementara melobi, agar pemerintah melihat kembali kebijakan tersebut. Jangan sampai itu diberlakukan masyarakat bukannya bahagia tapi semakin menjerit. Saya pikir pemerintah juga punya hati,” ujar Anggota Komisi B DPRD Makassar itu.
Komentar