Pedomanrakyat.com, Makassar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse (RMS) menjemput langsung aspirasi nelayan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)Sulawesi Selatan.
Bukan dalam suasana rapat yang formal dan kaku, melainkan lewat bincang santai di kafe.
Pada Senin siang hingga magrib (14/3), perwakilan HNSI Sulsel menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Sulsel. Saat itu para nelayan menyampaikan beragam aspirasinya.
Baca Juga :
Ketua Komisi B dari Fraksi NasDem, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu kemudian menyampaikan hasil rapat itu kepada RMS yang kebetulan berada di Makassar. Sebab RMS merupakan pimpinan Komisi IV DPR RI yang membidangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tak butuh waktu lama bagi RMS untuk merespons. Pada hari yang sama, dia langsung menemui anggota Komisi B DPRD Sulsel di sebuah kafe di Makassar untuk meenyerap langsung aspirasi nelayan. Pertemuan turut dihadiri pihak Pemprov Sulsel dan perwakilan nelayan.
“Ibu Cicu (Rachmatika Dewi) Ketua komisi, bangun komunikasi sama saya, karena kebetulan saya di Komisi IV, itu (Nelayan) mitra saya, makanya ya sudah kita ajak kesini untuk mendengarkan aspirasinya seperti apa baik dari Dinas, Asosiasi Nelayan maupun KKP,” kata Rusdi Masse.
Ketua DPW Partai NasDem Sulsel ini menuturkan bahwa, dari pertemuan bersama Dinas, Asosiasi nelayan dan pihak Kementerian KKP ini, maka telah didapatkan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dan diperjuangkan di pusat.
“Seperti misalnya asuransi nelayan, kuotanya itu cuman beberapa ribu, karena mengingat Sulsel banyak juga nelayannya. Makanya aspirasinya supaya ditambah,” ujar RMS sapaan akrab Rusdi Masse.
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP NasDem ini menambahkan bahwa, para nelayan juga mengeluhan terkait pelayanan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang jauh.
Sementara kata RMS, para nelayan ini banyak masuk pelabuhan Paotere sedangkan pelayanan SPB itu ada di Untia. Olehnya itu, bagaimana pihak KKP ini membuka ruang untuk ada pelayanan di pelabuhan Paotere.
“Kebetulan tanggal 29 nanti kami di Komisi akan RDP dengan KKP, maka itulah yang akan nanti sampaikan ke pihak Kementrian,” ungkapnya.
Selain itu lanjutnya, para nelayan tadi juga mengusulkan agar semu pulau-pulau besar yang padat penduduk untuk nelayan, supaya ada dibukakan semacam SPBE atau SPBU.
“Supaya misalnya jangan dia tinggal di 100 mil di Pulau sana terus dia mau isi solar dia masuk Makassar, itu sudah butuh beberapa biaya,” tutup RMS.
Sedangkan, Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi menyatakan pihaknya melakukan RDP menerima pengaduan, mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi.
“Untuk itu, rekomendasi dikeluarkan kepada pihak berwenang untuk segera mencari jalan keluar terbaik dari pertemuan tersebut,” singkatnya.
Komentar