Rifqinizamy Tegaskan Perlu Hukum Acara Kepemiluan untuk Cegah PSU Berulang

Nhico
Nhico

Rabu, 21 Mei 2025 10:44

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong Presiden Prabowo Subianto menunjuk penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Hal itu untuk mencegah kekosongan kepemimpinan di tengah pemungutan suara ulang (PSU) berulang di wilayah itu karena kasus politik uang.

“Semua paslon melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ya sudah serahkan pada Presiden untuk menunjuk penjabat kepala daerah. Itu juga dalam tanda kutip sanksi secara politik kepada para politisi di daerah itu,” kata Rifqi, sapaan Rifqinizamy, Senin (19/5/2025).

Menurut legislator Partai NasDem itu, kejadian di Barito Utara tidak diperlukan PSU kembali. Dia menilai Mahkamah Konstitusi (MK) mestinya memutuskan mendiskualifikasi kedua pasangan calon sejak awal.

“Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematif, dan masif, harusnya diskualifikasi aja dari awal,” tegasnya .

Lebih lanjut Rifqi mengusulkan pembentukan hukum acara tersendiri untuk mengatur soal sengketa pemilu. Produk hukum itu diperlukan supaya MK tidak terus-menerus memutuskan PSU.

“Kita harus bikin hukum acara sengketa pemilu, yang menurut saya menjadi lex specialis dari kewenangan Mahkamah Konstitusi, khusus terkait dengan penanganan sengketa kepemiluan. Ini penting agar tidak mudah MK memutuskan PSU, apalagi PSU di atas PSU,” tegas Rifqi.

Menurutnya, PSU yang berulang akan sangat membebani keuangan daerah. Terlebih, kemampuan keuangan di setiap daerah berbeda.

“Anggaran ini sudah terbatas, sekarang dipaksa lagi untuk menangani PSU. Banyak sekali urusan pelayanan publik yang harus dalam tanda kutip dikalahkan hanya untuk kita membiayai PSU-PSU ini,” tukasnya.

MK mendiskualifikasi semua pasangan calon (paslon) pada Pilkada Barito Utara, yakni H Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya. Mereka terbukti melakukan politik uang. MK juga memerintahkan agar dilaksanakan PSU dengan paslon yang baru.

 Komentar

Berita Terbaru
Nasional22 November 2026 15:23
Tamsil Linrung Bongkar Paradoks SDA Indonesia, Negara Kaya tetapi Rakyat Belum Sejahtera
Pedomanrakyat.com, Medan – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia telah membuat dua negara menjadi sangat ...
Metro22 November 2026 13:24
Mahmud Soroti Drainase Tersumbat Jelang Musim Hujan di Karampuang, Dorong Pemkot Susun Master Plan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Persoalan drainase tersumbat hingga kanal yang tak kunjung dikeruk menjadi aspirasi warga Kelurahan Karampuang, Ke...
Politik22 November 2026 10:29
HUT ke-62 Golkar, Lukman Kady Siapkan Hadiah Umroh hingga 1.200 Paket Sembako Murah untuk Warga Gowa
Pedomanrakyat.com, Gowa – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Gowa menghadirkan pasar murah dengan menyediakan 1.200 paket se...
Metro21 November 2026 19:31
Makassar Skill Competition 2026, Munafri: Kita Siapkan Chef Lokal Bersaing di Panggung Dunia
Pedomanrakyat.com, Makassar – Melalui Makassar Skill Competition 2026, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ingin mendorong lahirnya tenaga ke...