Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas

Nhico
Nhico

Selasa, 18 Maret 2025 15:55

Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas.
Sahroni Desak Polri Tindak Tegas Preman Berkedok Ormas.

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak kepolisian menindak tegas preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang kerap melakukan pungutan liar (pungli).

Hal itu disampaikan Sahroni merespons pernyataan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menegaskan komitmen Polri menindak aksi premanisme karena dapat menghambat iklim investasi di Indonesia.

“Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang ingin mendorong investasi berkembang di Tanah Air. Artinya, polisi tegas saja, sampaikan ke para ormas agar tidak main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mendorong petugas melakukan sweeping langsung ke lapangan, karena keberadaan preman sangat meresahkan masyarakat.

“Contoh kecil, urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang maksa kelola lahan dan uang parkirnya? Ini kan meresahkan. Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, dan tentunya diperingatkan agar tidak mengulang kembali kelakuannya,” ujarnya.

Dia juga menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas yang kerap memanfaatkan momentum Lebaran sebagai ladang pungli. Hal itu dilakukan dengan berbagai modus.

“Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR lah, bikin proposal, pungli, dan sebagainya. Padahal itu kan urusan pemilik usaha, mereka sudah bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” tegasnya.

Selain memalak, Sahroni mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang melakukan sweeping warung makan yang buka di siang hari selama Ramadan. Padahal, keberadaan warung tersebut dibutuhkan oleh golongan tertentu.

“Mungkin ada nonmuslim, ibu hamil, orang sakit. Jadi mereka ini bertindak tidak jelas juga atas perintah agama yang mana. Saya minta ini diberantas juga,” pungkasnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro17 April 2026 08:02
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan...
Metro16 April 2026 23:24
Pendekatan Humanis Berbuah Hasil, PKL di BTP Bongkar Lapak Mandiri
Pedomanrakyat.com, Makassar – Penertiban puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang poros BTP, Kecamatan Tamalanrea, Kamis (16/4/2026),...
Metro16 April 2026 23:03
Bahas LKPJ hingga Larut Malam, Komisi E Tegaskan Kesehatan Masyarakat Tak Boleh Dikompromi
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel...
Metro16 April 2026 22:40
Sekda Sulsel Buka High Level Meeting TP2DD 2026, Dorong Sinergi Optimalkan Pajak Daerah
Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka secara resmi High Level Meeting dan Asistensi C...