Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menekankan pentingnya sinergi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekda Makassar Andi Zulkifly saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penelaahan Capaian Indikator Ekonomi PDRB Triwulan III untuk Mitigasi dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV di Hotel Claro Makassar, Rabu (4/11).
Pada kesempatan itu, Sekda Makassar Andi Zulkifly didampingi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dahyal dan narasumber FGD.
Baca Juga :
Sekda Makassar Andi Zulkifly menyebut pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kemajuan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia meminta seluruh SKPD terkait menjadikan pembahasan indikator ekonomi sebagai agenda strategis yang membutuhkan perhatian serius.
“Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemajuan sebuah kota. Makanya, kegiatan ini sangat penting karena merupakan inti dari indikator kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Makassar,” ujar Sekda Makassar Andi Zulkifly.
Ia menyayangkan minimnya kehadiran sejumlah SKPD dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pembahasan capaian indikator ekonomi tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin semata, melainkan forum strategis untuk menyusun langkah konkret dalam mendukung pembangunan daerah.
Andi Zulkifly menegaskan, sinergi ant perangkat daerah sangat dibutuhkan, terutama dalam mengidentifikasi sektor unggulan, mengevaluasi capaian ekonomi, serta merumuskan intervensi program yang tepat sasaran.
“Bagaimana kita mau membangun sinergi yang baik dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan visi-misi Bapak Wali Kota, kalau masih banyak SKPD yang belum menangkap mana kegiatan yang penting dan perlu dihadiri,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, upaya meningkatkan PAD harus didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pengembangan sektor-sektor produktif.
Andi Zulkifly mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Makassar menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi Makassar pada Triwulan I mencapai sekitar 6,6 persen, kemudian meningkat menjadi 7 persen pada Triwulan II.
Capaian tersebut, kata dia, menjadi modal penting bagi Makassar untuk mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari angka statistik, tetapi juga harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Pada ujungnya, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan untuk keseluruhan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai, persoalan ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan pembangunan yang tepat.
Dalam kesempatan itu, Andi Zulkifly juga menyoroti pentingnya efektivitas realisasi anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, besarnya belanja APBD tidak serta-merta mendorong pertumbuhan ekonomi apabila program yang dilaksanakan tidak menyentuh sektor-sektor produktif.
“Jangan melihat secara sederhana bahwa pertumbuhan ekonomi itu berhubungan dengan uang yang dibelanjakan. Programnya harus tepat. Sebanyak apa pun anggaran yang direalisasikan, kalau tidak tepat dalam mendukung peningkatan ekonomi, pasti tidak ada hubungannya,” jelasnya.
Ia meminta seluruh SKPD menyelaraskan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) dengan sektor-sektor unggulan yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah investasi. Andi Zulkifly menyebut realisasi investasi Makassar hingga September 2026 telah mencapai sekitar Rp5 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp4 triliun.
Menurutnya, peningkatan investasi tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi Makassar, khususnya pada sektor jasa, kesehatan, telekomunikasi, perdagangan, transportasi, serta perumahan.
“Ini yang harus ditangkap oleh para kepala SKPD. Bagaimana menghubungkan kewenangan masing-masing dengan intervensi kebijakan yang mendukung aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ia mencontohkan, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu bersinergi dalam menciptakan kebijakan dan pelayanan perizinan yang mendukung investasi sektor kesehatan.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja diharapkan memperkuat pelatihan dan pembinaan tenaga kerja agar masyarakat memiliki kompetensi serta mampu bersaing dalam memperoleh lapangan pekerjaan.
Andi Zulkifly juga menegaskan peran strategis Bappeda dalam mengoordinasikan perencanaan pembangunan dan memastikan seluruh SKPD berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro daerah.
Ia meminta Bappeda memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan validitas data, melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi Triwulan IV, dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan pada Triwulan III.
“Bappeda harus menjadi mitra strategis bagi kita semua. Data-data ini perlu divalidasi, kemudian kita buat proyeksi untuk Triwulan IV. Kita harus mengidentifikasi faktor penghambat dan mencari solusinya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Andi Zulkifly mengingatkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
“Target kita di RPJPD sudah diturunkan untuk setiap lima tahun. Pertumbuhan ekonomi sampai 2029 kita punya target 8 persen. Karena itu, lima tahun pertama ini menjadi fondasi penting untuk pembangunan ke depan,” katanya.
Ia berharap FGD tersebut mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan ekonomi Kota Makassar.
“Pertumbuhan ekonomi kita harus lebih produktif, harus lebih inklusif, dan harus berkelanjutan. Tetapi pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana seluruh upaya pembangunan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Komentar