Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan lima arahan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Zona II Sulsel. Kegiatan tersebut diikuti secara virtual dari Rumah Jabatan Sekda Sulsel, Kamis (2/7/2026).
HLM dan Capacity Building TPID Zona II dipusatkan di Kabupaten Bone dan diikuti pemerintah daerah dari Kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, dan Sinjai. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bone, Wakil Bupati Sinjai, Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.
Baca Juga :
Dalam arahannya, Gubernur Sulsel menekankan lima langkah utama pengendalian inflasi. Pertama, memperluas luas tambah tanam (LTT) melalui penyusunan daftar calon petani dan calon lokasi (CPCL), penyediaan benih unggul, serta perbaikan infrastruktur irigasi dan sarana produksi. Kedua, mengoptimalkan penyerapan gabah oleh Bulog pada masa panen raya.
Ketiga, memperkuat pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), khususnya untuk komoditas cabai, minyak goreng, gula, daging, ayam, dan bawang putih. Keempat, memperluas kerja sama antardaerah antara wilayah surplus dan defisit guna menjaga pasokan pangan. Kelima, memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga.
Jufri Rahman mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bagian dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi di daerah.
“Terima kasih kepada Bank Indonesia yang terus berperan aktif mendukung upaya pengendalian inflasi. Stabilitas inflasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Sulsel telah menjalankan berbagai program pengendalian inflasi dari sektor hulu hingga hilir.
Pada sektor hulu, Pemprov Sulsel melaksanakan Program Mandiri Benih untuk komoditas padi, jagung, dan hortikultura dengan total 1.250.000 kilogram benih yang mencakup lahan seluas 50.000 hektare. Selain itu, pemerintah membangun rumpon atau rumah ikan untuk meningkatkan produksi perikanan, mengembangkan sistem irigasi tetes guna meningkatkan produktivitas pertanian, serta memberikan dukungan pembangunan irigasi pertanian.
Pada sektor antara, Pemprov Sulsel memperluas kerja sama antardaerah (KAD) antara wilayah surplus dan defisit, mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri melalui kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Perpadi, dan Kodam XIV/Hasanuddin, memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi komoditas pangan, serta memperkuat pengawasan terhadap distributor.
Sementara pada sektor hilir, pemerintah rutin menggelar pasar murah setiap Senin dan Selasa di kabupaten/kota, melanjutkan pengoperasian Mini Distribution Center (MDC) di pasar tradisional, membangun fasilitas cold storage, melaksanakan pasar murah secara masif, terstruktur, dan sistematis bersama TNI, Polri, PKK, serta berbagai pemangku kepentingan, memperkuat kerja sama antara penggiling padi dan Bulog dalam penyediaan cadangan beras pemerintah, serta mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Firman Hidayat, mengatakan perkembangan inflasi pangan di Sulsel menunjukkan masih terdapat ketidaksinkronan antara dinamika stok dan harga pada sejumlah komoditas strategis. Menurutnya, peningkatan stok belum sepenuhnya diikuti penurunan tekanan inflasi.
Khusus untuk Zona II Sulsel, ia menilai penguatan penyusunan neraca pangan menjadi kebutuhan penting guna meningkatkan reliabilitas data. Karena itu, Bank Indonesia mendorong penguatan Neraca Pangan Sulsel melalui Sistem Informasi Gerakan Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan (SIGAP SULTAN).
Dalam kesempatan tersebut, Bank Indonesia juga menyampaikan sembilan rekomendasi pengendalian inflasi untuk TPID Zona II Sulsel. Masing-masing tiga rekomendasi untuk aspek hulu, aspek hilir dan aspek koordinasi.
Pada aspek hulu, rekomendasi meliputi percepatan peningkatan produksi pangan strategis, perluasan program gerakan menanam komoditas pangan strategis, serta mitigasi dampak El Nino melalui penyaluran sarana dan prasarana pengairan.
Pada aspek hilir, rekomendasi difokuskan pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Mini Distribution Center dengan prinsip 4T, optimalisasi pemanfaatan cold storage untuk komoditas perikanan, serta penguatan fasilitasi distribusi pangan.
Sementara pada aspek koordinasi, Bank Indonesia merekomendasikan penguatan koordinasi TPID bersama seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kualitas neraca pangan melalui penerbitan surat keputusan bupati/wali kota untuk pengumpulan data stok distributor dan pedagang besar, serta perluasan kerja sama antardaerah guna memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga. (*)
Komentar