Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menerima kunjungan audiensi dari tim Bank Dunia (World Bank) di Ruang Rapat Sekda Sulsel, Rabu (5/11/2025).
Pertemuan tersebut diposisikan sebagai bagian dari kajian teknokratis untuk memetakan kebutuhan pembiayaan infrastruktur daerah di Indonesia, terutama perspektif sisi pemerintah daerah.
Turut hadir Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif serta pimpinan/perwakilan OPD lingkup Pemprov Sulsel.
Baca Juga :
- Gubernur Sulsel bersama Forkopimda Kirim Kurang Lebih 30 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Gempa NTT
- Panen Padi 10,4 Ton per Hektare, Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi Dukung Penguatan Pertanian Modern di Sidrap
- Gubernur Sulsel Salurkan Bantuan Rp500 Juta untuk Korban Gempa NTT, BPBD dan Nakes Dikirim Bantu Penanganan
Bank Dunia bersama Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, tengah melakukan kajian bertajuk Demand Side Assessment of Subnational Borrowing in Indonesia (Kajian Sisi Permintaan terhadap Pembiayaan Infrastruktur Daerah).
Dokumen ini diproyeksikan menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat dalam merumuskan formulasi penguatan pembiayaan infrastruktur daerah berbasis kebutuhan real di lapangan.
Fokus kajian ini adalah mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah, langkah-langkah strategis yang diterapkan pemda dalam pemenuhannya, serta preferensi daerah dalam memanfaatkan skema pembiayaan alternatif ke depan.
“Kami mewakili World Bank untuk menanyakan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang rencana pembangunan di lima tahun mendatang,” jelas Lomi Hiya, Co Team Leader Consultant.
Selain menanyakan arah prioritas pembangunan, tim Bank Dunia juga meminta informasi terkait strategi menutup gap pembiayaan dan ruang kolaborasi pendukung dari Bank Dunia.
Di sisi lain, Sekda Sulsel Jufri Rahman menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi telah memposisikan pembangunan infrastruktur sebagai motor progres pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan. Bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“World Bank menanyakan penyiapan infrastruktur mana yang butuh alternatif pembiayaan,” ungkapnya.
Pemprov Sulsel diketahui telah mengalokasikan anggaran Rp3,7 triliun untuk program multiyears (MYP) selama tiga tahun untuk membangun tiga proyek besar.
Dari total alokasi tersebut, Rp2,5 triliun diarahkan pada perbaikan jalan provinsi — melipatgandakan capaian panjang ruas yang selama ini dibangun.
Pada sektor pertanian, Rp764 miliar dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar, yang memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan. Adapun Rp500 miliar disediakan bagi pembangunan dua unit rumah sakit regional di Luwu Raya dan Gowa.
Komentar