Pedoman Rakyat, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan pihaknya tidak ingin ada aturan yang mengizinkan jabatan presiden menjadi tiga periode. PDIP juga menolak penambahan masa kedudukan kepala negara lebih dari sepuluh tahun.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, usulan amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan pihaknya hanya menekankan soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Hasto memastikan PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menginginkan jabatan kepala negara ditambah masanya atau bisa diduduki tiga periode.
Baca Juga :
“PDI Perjuangan sejak awal taat pada konstitusi dan Pak Jokowi sudah menegaskan berulang kali. Karena ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya di Jabatan itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan konstitusi dengan Undang-undang dengan selurus-lurusnya,” kata Hasto, Sabtu (18/9/2021).
“Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” tambah Hasto.
Ia menilai konstitusi negara sudah memuat seluruh landasan falsafah kehidupan berbangsa. Di dalamnya diatur tata pemerintahan yang baik agar seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam mengelola negara tetap mengabdikan diri kepada kepentingan Tanah Air.
Hasto juga menyadari Presiden Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner. Namun, pekerjaan rumah PDI Perjuangan bukan mengenai sosok, melainkan melanjutkan estafet pembangunan yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi kelak.
“Justru, PDI Perjuangan ingin meletakkan pembangunan yang dilakukan era Presiden Jokowi bisa menjadi haluan negara,” bebernya.
PDI Perjuangan juga mengesampingkan adanya pembahasan calon presiden di internal partai dengan maksud berkontribusi pada pemerintahan Presiden Jokowi di masa pandemi ini.
“Kita punya jejak sejarah pada abad ketujuh, yaitu pembangunan Candi Borobudur. Itu dibangun seratus tahun. Kami pun menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Kalau dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak punya haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya,” urai Hasto.
Hasto berujar kekinian PDI Perjuangan tengh fokus pada kaderisasi dan bekerja untuk rakyat. Meski demikian, akan tiba waktunya PDI Perjuangan untuk menentukan siapa calon presiden atau calon wakil presiden yang diusung.
Seluruh kader PDI Perjuangan tentu akan menyerahkannya kepada Megawati. Hasto meyakini Presiden Kelima RI itu akan memilih pemimpin nasional dengan melakukan kontemplasi, mendengarkan suara rakyat, dan mempertimbangkan banyak aspek strategis.
Komentar