Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arwani Thomafi, merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Dimana Pemilu Nasiona yakni Pemilihan umum DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Sementara Pemilu Daerah yaitu pemilihan umum DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.
Arwani Thomafi menegaskan bahwa, pihaknya menghormati keputusan MK sebagai bagian dari proses ketatanegaraan. Ia juga berharap Presiden dan DPRD segera menindaklanjuti keputusan ini.
Baca Juga :
“Kita harus menghormati keputusan MK sebagai bagian dari proses ketatanegaraan kita. Kami berharap Presiden dan DPRD segera menindaklanjuti keputusan ini,” jelas Arwani, usai membuka kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PPP Sulsel, di Makassar, Sabtu (28/6/2025).
Kata Arwani, KPU dan DPR RI melalui Komisi II akan menindaklanjuti keputusan tersebut, termasuk apakah akan menerapkan konsep perpanjangan masa jabatan anggota DPRD atau langkah lain.
“Hal ini membutuhkan pendalaman dan kajian lebih lanjut demi kepentingan rakyat,” jelasnya.
Arwani menambahkan bahwa keputusan MK harus dibaca sebagai bagian dari proses demokratisasi pemilu di Indonesia, sehingga perlu dipahami secara seksama.
“Saya kira keputusan MK harus dipahami sebagai bagian dari proses demokratisasi pemilu kita. Kita perlu memahaminya dengan seksama, karena tindak lanjutnya bisa menjadi kompleks, baik bagi partai politik, penyelenggara negara, maupun aparat terkait,” terang Arwani.
“Namun, pemisahan ini justru akan memudahkan kerja penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, dan partai politik ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya MK memutuskan bahwa pemungutan suara akan dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, serta Presiden/Wakil Presiden.
Selanjutnya, dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.
Kemudian akan dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota.
Komentar