Pedomanrakyat.com, Pangkep – DPRD Pangkep menggelar Rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap ranperda tentang APBD TA 202, Selasa , 19 November 2024
Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Haris Gani dan Rapat dihadiri Wakil ketua dan anggota dprd, Sekretaris daerah, staf ahli, para asisten, kepala opd, sekretaris opd, kepala bagian dan para camat, Pejabat dan staf sekretariat dprd
Rapat paripurna pembahasan tingkat pemandangan umum fraksi dilaksanakan dalam rangka penyampaian pemandangan umum terhadap ranperda apbd ta 2025 yang telah diserahkan plt. Bupati kepada dprd.
Baca Juga :
Dalam rapat paripurna, ke- 7 (tujuh) fraksi dprd kabupaten pangkep memberikan pemandangan umum yang dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya, yakni : abd. Rahman, s.sos mewakili fraksi partai nasdem, fraksi partai golkar diwakili h. Muchtar sali, st, fraksi partai gerindra diwakili rahmat, s.sos, fraksi ppp diwakili umar haya, sh., mh, fraksi partai demokrat oleh h. Mustari dg. Mase, fraksi amanat bangsa dibacakan oleh ahmad ikram dan fraksi perjuangan rakyat diwakili oleh muhammad aidil.
Dalam pemandangan umumnya, fraksi partai gerakan indonesia raya menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi antara koordinator pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan masing-masing opd pengelola retribusi dan mengoptimalkan peran masing-masing dalam pengelolaan pendapatan daerah sehingga pencapaian target penerimaan pendapatan menjadi lebih optimal. Fraksi partai gerindra juga menekankan perlunya ekstensifikasi potensi pendapatan daerah dan peningkatan pengawasan pemungutan di lapangan untuk mengurangi kebocoran penerimaan pendapatan daerah.
Fraksi partai persatuan pembangunan melalui juru bicaranya umar haya, sh, mh menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terutama dalam hal pengawasan pembangunan fisik, permasalahan masih adanya usulan hasil musrenbang yang telah disepakati menjadi rencana pembangunan di desa/kelurahan yang belum terakomodir dalam rencana program dan kegiatan ta 2025 serta masih kurangnya kegiatan penyebarluasan terhadap rancangan pembentukan produk hukum daerah. Di bidang pendidikan fraksi ppp menekankan agar kondisi bangunan sekolah yang dinilai sangat urgen untuk diperbaiki menjadi perhatian yang serius dan diprioritaskan perbaikannya.
Fraksi golkar melalui juru bicaranya h. Muchtar sali, st menyampaikan beberapa catatan dan pertimbangan diantaranya : kebijakan anggaran dalam apbd 2025 tetap memperioritaskan anggaran untuk pengentasan dan penurunan angka kemiskinan, mendorong penyusunan program dan anggaran di setiap opd mengarah pada pencapaian rpjmd serta memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar. Fraksi golkar juga mendorong agar ke depan pemda lebih meningkatkan pengawasan dan monitoring serta evaluasi yang ketat terhadap seluruh pekerjaan infrastuktur. Selain itu fraksi golkar mendorong peningkatan pad dalam rangka pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi pendapatan di daerah.
Diakhir pemandangan umumnya seluruh fraksi dprd menyatakan menerima dan menyetujui ranperda apbd ta 2025 untuk dibahas bersama pada tingkat persidangan berikutnya.
Komentar