Pedoman Rakyat, Jakarta- Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para kepala daerah supaya segera menindaklanjuti beberapa instruksi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Kita berharap dengan adanya Instruksi Mendagri yang substansinya dibuat tim bersama. Kepala daerah dapat segera melakukan langkah lanjutan,” ujar Tito yang didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Tri Rismaharini saat keterangan pers di Kantor Presiden, Senin (26/07/21).
Tito menyatakan, telah menerbitkan tiga Instruksi.
Baca Juga :
“Yaitu Nomor 24/2021, Nomor 25/2021, dan Nomor 26/2021 yang mengatur tentang Perpanjangan PPKM tanggal 26 Juli – 2 Agustus 2021,” kata Tito.
Instruksi Mendagri No 24/2021 mengatur tentang PPKM Level 4 dan 3 di wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri No 25/2021 mengatur tentang Pemberlakukan PPKM Mikro Level 4 di wilayah: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Instruksi Mendagri No 26/2021 mengatur tentang Penerapan PPKM Level 3,2, dan 1.
Tito berharap, para kepala daerah akan segera menindaklanjuti aturan tersebut tentunya dimulai dengan melakukan rapat koordinasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) hingga mengeluarkan produk kebijakan melalui surat edaran atau instruksi gubernur/bupati/wali kota.
“Kalau bisa, kebijakannya lebih spesifik (khusus) sesuai karakteristik daerah masing-masing. Tetapi tidak melampaui Instruksi Mendagri yang berlaku nasional,” ujar Tito.
Menurut Tito, Rakor Forkopimda perlu dilaksanakan untuk menyamakan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota.
Namun, Tito berharap koordinasi tidak hanya dilakukan para kepala daerah dengan unsur pemerintah saja.
“Melainkan juga dengan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan pihak lain yang dapat menjadi mitra,” kata dia.
Tito menegaskan, upaya persuasif dan sosialisasi haru dikedepankan dalam mendisiplinkan masyarakat.
Langkah penegakan hukum, kata dia, harus menjadi jalan terakhir.
“Kita tahu masyarakat sedang mengalami tekanan karena krisis kesehatan dan ekonomi. Tetapi kita perlu mendisiplinkan masyarakat. Oleh karena itu, mohon kerja sama semua pihak, termasuk tokoh masyarakat agar kebijakan betul-betul efektif,” pungkas Tito.
Komentar