Pedomanrakyat.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegur para gubernur yang protes terhadap pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Tito meminta mereka untuk tidak pesimistis dan langsung resisten ketika anggaran dipangkas.
Tito juga meminta para gubernur untuk introspeksi diri, bahwa selama ini banyak terjadi pemborosan anggaran.
Baca Juga :
“Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito mengatakan, akibat pemborosan anggaran, kepala daerah kerap terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Maka dari itu, Tito berpesan kepada para gubernur untuk memakai anggaran secara tepat sasaran.
“Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan. Termasuk, sudah ketemu (Menkeu) Pak Purbaya,” katanya.
Tito menjelaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun meminta gubernur untuk melakukan exercise terlebih dahulu atas anggaran yang dimiliki usai TKD dipangkas.
Nantinya, daerah yang betul-betul kesulitan pasti bakal dicarikan solusi.
“Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” imbuh Tito.
Sebelumnya, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025) pagi.
Pertemuan tersebut dilakukan atas permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Diketahui, pemerintah telah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun.
Namun, meskipun sudah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.
Para kepala daerah menilai, kebijakan ini membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut.
Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Sherly menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar,” terang Sherly, dikutip dari Kompas.com, Rabu (8/10/2025).
Menurut dia, pemotongan dana hampir 20-30 persen di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70 persen, dinilai berat oleh para kepala daerah.
Ia melanjutkan, banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” kata dia.
Komentar