Pedoman Rakyat, Makassar – Dalam beberapa hari terakhir marak kejadian pengambilan paksa jenazah yang disinyalir Rumah Sakit sebagai Pasien dalam Pengawasan (PDP). Di Makassar, setidaknya ada dua kasus serupa dalam 3 hari.
Kasus pertama terjadi pada Rabu (3/6/2020) di Rumah Sakit Dadi. Kasus kedua terjadi pada Jumat (5/6/2020) di Rumah Sakit Labuang Baji.
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi merasa cukup prihatin dengan kejadian tersebut. Menurutnya, setidaknya ada dua pemicu kejadian tersebut.
Baca Juga :
Pertama, lambatnya proses pemeriksaan hasil tes swab, dibutuhkan beberapa hari hingga seorang pasien ketahuan menderita poistif atau negatif.
“Saya kira langkah Pak Gubernur sudah tepat, perlu ada pemberian prioritas pemeriksaan di Laboratorium bagi pasien yang sedang dalam perawatan di Rumah Sakit. Jangan dicampur dengan hasil pemeriksaan orang yang tidak dalam perawatan,” kata Anggota Fraksi PAN DPR RI ini.
“Di Komisi IX, kami selalu mendesak Pemerintah untuk terus menambah alat dan laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan swab. Secara nasional, kita sudah bisa memeriksa sekitar 10.000 specimen per hari, meski masih fluktuatif. Saya belum tahu angka pemeriksaan swab per hari di Makassar, mungkin masih perlu ditingkatkan,” kata Kahfi.
Akibat keterlambatan tersebut, lanjut Kahfi, bisa membuat keluarga pasien dalam ketidakpastian. “Dalam sejumlah kasus, keluarga pasien meyakini bahwa pasien meninggal karena penyakit lain. Padahal memang, corona ini lebih potensial membunuh orang memiliki penyakit penyerta,” tandas Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Sementara di sisi lain, tenaga kesehatan tidak ingin mengambil resiko terjadinya potensi penularan yang lebih luas.
“Jika pasien meninggal dalam kondisi PDP, dan hasil tes swab belum keluar, sangat beresiko diserahkan ke keluarga. Bagaimana jika beberapa hari kemudian, hasilnya positif. Akan sulit bagi tenaga kesehatan untuk melakukan penelusuran, siapa saja yang pernah menyentuh jenazah pasien,” jelasnya.
Pemicu kedua, kata Kahfi, maraknya beredar provokasi di media sosial. “Isu-isu yang dikembangkan, mulai dari Covid sebagai konspirasi global. Besarnya dana penanganan Corona dijadikan lahan korupsi, sampai rumah sakit menjadikan penyakit ini sebagai lahan bisnis,” tambah Ketua DPW PAN Sulsel ini.
Dalam pengamatan Kahfi, meski isu tersebut belum tentu benar, tapi jika disampaikan terus menerus dan berulang-ulang, akhirnya dipercayai sebagai kebenaran.
Apabila isu tersebut dibiarkan berkembang liar, lanjut legislator PAN ini, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap Pemerintah.
“Akibatnya, apapun kebijakan Pemerintah terkait Covid, akan selalu dicurigai, dan bahkan diabaikan,” jelasnya.
Oleh karena itu, Kahfi menyarankan, perlunya edukasi dalam menangkal isu-isu yang tidak benar.
“Tim Gugus Covid dan Kemenkes jangan hanya fokus pada penanganan medis, dan kampanye pencegahan. Perlu juga ada kampanye edukasi untuk menepis isu-isu negatif yang berkembang,” tutup Kahfi. (*)
Komentar