Pedomanrakyat.com, Selayar – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax perliter di Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur Pulau Jampea Selayar melonjak tajam, tembus Rp 25 Ribu.
Sementara harga solar tembus di angka 20 ribu lebih perliter. Solar ini digunakan warga untuk kebutuhan listrik di Kecamatan Takabonerate.
Lonjakan harga Pertamax di wilayah Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur sudah berlangsung sepekan terakhir ini. Bukan saja mahal, warga juga sangat kesulitan mencari bahan bakar tersebut.
Baca Juga :
Sementara itu di wilayah Kecamatan Kepulauan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, harga bahan bakar kebutuhan nelayan mencapai Rp14.000 per liter. Malah harga solar untuk kebutuhan bahan bakar listrik disalah satu pulau menembus angka 20 ribu lebih perliter.
Itupun solar dipasok dari Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.
Situasi ini menjadi sorotan serius anggota DPRD Kepulauan Selayar, Arsil Ihsan, yang menilai pemerintah belum hadir sepenuhnya menjamin keadilan distribusi energi di wilayah kepulauan.
Iapun meminta Pemerintah serius mencari solusi dan segera memperbaiki distribusi BBM ke wilayah Kepulauan.
Menurut Arsil, mahalnya harga BBM di Takabonerate disebabkan oleh terbatasnya jalur distribusi serta belum adanya sistem logistik khusus untuk kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan. Warga di pulau-pulau juga bagian dari Republik ini. Mereka berhak mendapat BBM dengan harga yang wajar,” tegas Arsil Ihsan, Jumat (13/6/2025).
Ia meminta Pertamina, Pemprov Sulsel, serta BPH Migas untuk turun langsung meninjau situasi di lapangan. Menurutnya, keberadaan SPBU Kompak atau program BBM Satu Harga perlu segera diperluas ke pulau-pulau kecil seperti Takabonerate.
“Kalau dibiarkan terus seperti ini, masyarakat kita makin tertinggal. BBM mahal artinya biaya hidup naik, nelayan tidak bisa melaut, roda ekonomi jadi tersendat,” tambah legislator NasDem tersebut.
Arsil juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pusat dalam merancang kebijakan afirmatif yang menyentuh langsung masyarakat kepulauan. Ia mengingatkan, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di daratan.
Komentar