Sri Mulyani Minta Menteri-Kepala Lembaga Hemat! Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong 50%

Nhico
Nhico

Sabtu, 09 November 2024 17:46

Sri Mulyani.(F-INT)
Sri Mulyani.(F-INT)

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas.

Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro03 Desember 2024 16:44
Terima Keluhan Soal Erosi Sungai, Ketua Fraksi NasDem Sulsel Muhammad Sadar Langsung Turun Tinjau Lokasi
Pedomanrakyat.com, Pangkep – Warga Desa Bawa Salo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep. Mengeluhkan kondisi Sungai Segeri yang sangat memprihati...
Daerah03 Desember 2024 14:07
Perjuangan Berbuah Hasil, Bogart Team Syukuri Kemenangan TSM-MO di Pilkada Parepare
Pedomanrakyat.com, Parepare – Bogart Team yang merupakan relawan Tasming Hamid dan Hermanto (TSM-MO) pada Pilkada Parepare, menggelar relaksas...
Infografis03 Desember 2024 13:10
Anggota DPRD Sulsel Taufik Malik Reses di Bantimurung, Warga Keluhkan Soal Irigasi
Pedomanrakyat.com, Maros – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi NasDem, Muhammad Taufik Malik menggelar reses dan temu konstituen masa pers...
Daerah03 Desember 2024 09:09
Rekapitulasi KPU, TSM-MO Unggul dengan 43,12 Persen Suara
Pedomanrakyat.com, Parepare – Pasangan calon nomor urut 3, Tasming-Hermanto (TSM-MO), berhasil memimpin perolehan suara dalam Pilkada Parepare...