Pedomanrakyat.com, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka suara terkait kabar tanah terlantar selama lebih dari 2 tahun bisa diambil negara.
Kabar itu beredar di media sosial Instagram pada Senin (14/7/2025).
Informasi itu menimbulkan spekulasi warganet lantaran dinilai merugikan pemilik aset tanah.
“Beli tanah buat invest malah mau diambil,” tulis @min*******.
Lantas, benarkah tanah yang tidak digunakan selama 2 tahun bisa diambil negara?
Penjelasan Kementerian ATR/BPN
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis mengonfirmasi kabar tersebut.
Menurutnya, sejak 2010, pemerintah telah menetapkan nasib tanah terlantar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 yang kini diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Mengacu aturan tersebut, tanah yang tidak digunakan atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya dalam jangka waktu tertentu disebut dengan tanah telantar.
“Tanah-tanah terlantar itu jika dengan sengaja tidak diusahakan tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, terhitung mulai 2 tahun sejak diterbitkannya hak, nah itu akan diidentifikasi oleh negara,” kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (16/7/2025).
Nantinya, tanah terlantar bakal diidentifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dilakukan tahapan-tahapan lainnya.
Dengan demikian, Harison mengatakan bahwa tanah tersebut bukan dirampas oleh negara.
Pihak BPN akan mengirimkan surat ke pemilik tanah untuk mengonfirmasi apakah tanah tersebut digunakan atau tidak.
Jika selama tiga bulan pemilik tanah tidak mengupayakan tanahnya, BPN akan memberikan peringatan sebanyak tiga kali.
“Kalau dia masih enggak (mengusahakan) juga, baru dilakukan penertiban. Sekarang dia misalnya sudah diperingati seperti itu pun, tidak mau dengar, tidak mau mengusahakan, akhirnya ditetapkan tanah telantar,” jelasnya.
Tanah terlantar jadi tanah cadangan negara
Harison menerangkan, tanah terlantar selanjutnya akan diambil untuk dijadikan sebagai tanah cadangan untuk negara (TCUN).
Nantinya, tanah tersebut akan digunakan untuk reforma agraria, kepentingan negara, dan cadangan bank tanah.
Harison menjelaskan, kondisi seperti ini umumnya terjadi pada tanah dengan skala besar milik perusahaan, yakni bersertifikat HGU dan HGB.
“PP ini hanya untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa kalau bapak dan ibu punya tanah ya dipelihara, diusahakan, dimanfaatkan, karena kan dulu waktu dia diberikan haknya, dia kan janji mau mempergunakan tanah itu,” ujarnya.
Dengan kata lain, ketika pemilik tanah diberi hak, terdapat SK Pemberian Hak yang menyebutkan kewajiban atas tanahnya sehingga negara akan mempertanyakan hal tersebut setelah dua tahun.
Hal itu untuk memastikan apakah tanah digunakan atau tidak.
Sementara itu, tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) perorangan justru jarang terjadi.
Sebab, pemilik tanah biasanya sudah langsung mengusahakan tanah ketika mendapat teguran dari lurah.
Harison mengatakan, pemilik tanah paling tidak perlu membangun pagar, membersihkan tanah, dan memberikan informasi bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Dengan begitu tanah tidak dianggap telantar.
Dengan adanya aturan ini, Harison berharap tidak ada lagi masalah terkait konflik tanah di kemudian hari.
Tanah yang tidak dimanfaatkan juga dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih luas.
Sementara, masyarakat dan pemegang hak atas tanah juga harus lebih sadar akan pentingnya pemanfaatan tanah agar tidak terkena sanksi atau kehilangan hak atas tanahnya.
Komentar