Pedomanrakyat.com, Pangkep – Pemerintah desa dan kelurahan, diharap menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting.
Dijelaskan Hj Herlina dalam penanganan stunting, pemkab Pangkep menjalankan inovasi program Mega Macca.
Mega Macca ini lanjutnya, menjadi pemersatu bagi semua OPD yang punya program penanganan stunting. OPD yang punya program hingga tingkat desa, akan disatukan dan dikoordinir oleh tim tingkat kabupaten.
Baca Juga :
Selanjutnya, program-program itu akan ditindak lanjuti oleh kecamatan hingga tingkat desa – kelurahan.
“Karena yang paling penting, program pelaksanaan penanganan stunting ada di tingkat desa kelurahan. Kita berharap, ada komitmen bersama oleh OPD, camat, desa dan lurah untuk penanganan stunting,”ucap kepala dinas kesehatan Pangkep, Hj Herlina.
Penanganan stunting, bukan hanya dilakukan pada lokus yang ditentukan. Akan tetapi, dilaksanakan pada 103 desa- kelurahan. Akan tetapi, ada desa – kelurahan yang menjadi lokus prioritas.
“Lokus prioritas ini, desa – kelurahan yang tinggi angka stuntingnya. Makanya, mendapat perhatian yang lebih besar,”tambahnya.
Dalam penanganan stunting, ada delapan aksi yang harus dilakukan. Saat ini sudah memasuki aksi ketiga, yaitu rembuk stunting.
Rembuk stunting ini bertujuan untuk untuk merembukkan program yang akan dilaksanakan setahun kedepan dalam penanganan stunting.
Hasil rembuk akan ditindaklanjuti pelaksanaannya hingga desa – kelurahan dan dipantau oleh Bappelitbangda sebagai pemersatu.
Rembuk stunting dihadiri oleh bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau(MYL) di gedung Dewakkang, Bungoro, Senin(23/5/22).
Dikatakan MYL, program yang sudah direncanakan sebelumya agar diimplementasikan di desa – kelurahan.
Sehingga, diharapkan agar semua pihak terkait bekerjasama untuk menekan angka stunting.
“Data sudah ada kita pegang, tapi apa perlakuan kita dalam penanganan stunting. Olehnya itu, hari ini kita rembuk dan hadirkan pembicara agar kita dapat menekan angka stunting di wilayah masing-masing,”ucapnya.
Rembuk stunting, turut dihadiri oleh forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).
Komentar