Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersam Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Republik Indonesia.
Hal tersebut sekaitan dengan, belum Jelasnya Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Guru PPPK dan Regulasi terkait Masa Pensiun Guru PPPK yang dinonaktifkan sebelum masa pensiun di Dapodik.
RDP ini dipimpin langsung Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah, didampingi Wakil Ketua Komisi Sofyan Syam dan Sekretaris Komisi E, dr Fadli Ananda, di ruang rapat Komisi, Senin (13/1/2025).
Baca Juga :
Dalam kesempatan ini turut dihadiri Anggota Komisi E DPRD Sulsel dan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin bersama jajarannya.
Ketua DPW PPPK RI Sulsel, Kartika Trasulawati, mengeluhkan terkait permasalahan kenaikan gaji berkala (KGB) PPPK yg belum terbayarkan sampai sekrang menjelang 3 tahun pengabdian.
“Kan harusnya 2 tahun sudah bisa mengajukan KGB, jadi sekarang sudah jelas, sudah ada penyampaian dari kepala dinas bahwa akan dibayarkan februari nanti,” beber Kartika.
Kedua kata Kartika, terkait relokasi penempatan, karena banyak teman-teman yang diluar domisili dan mengajar tidak sesuai kompetensi.
“Ketiga kalau bisa disamakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) antara PNS dan ASN PPPK, karena tugas, tanggungjawab dan kinerja itu sama,” harapnya.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah mengatakan bahwa, untuk kepastian Pembayaran KGB, Disdik Sulsel akan melakukan pembayaran KGB secara bertahap.
“Tahap pertama untuk 3.000 lebih guru PPPK akan dibayarkan pada bulan Februari 2025, sementara tahap kedua akan dibayarkan pada bulan Mei 2025,” kata Tenri Indah, usai rapat.
Sementara itu, kata Indah, untuk regulasi Masa Pensiun Guru PPPK Usia pensiun guru PPPK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.
“Namun, mengingat status kepegawaian PPPK yang berbasis kontrak, maka penilaian kinerja dan perilaku melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan masa pensiun apakah dapat ditambah atau tidak,” jelasnya.
Legislator fraksi Gerindra Sulsel ini jug membeberkan, terkait untuk rotasi dan penempatan Guru PPPK Saat ini terdapat lebih dari 900 guru PPPK yang terdampak kebijakan rotasi penempatan.
“Selain telah bersurat ke Kementrian, Disdik Sulsel akan terus melakukan koordinasi agar guru-guru tersebut dapat dikembalikan ke domisili sekolah asal mereka,” ujar Indah.
Indah juga meminta Disdik Sulsel melakukan Penempatan guru PPPK sesuai dengan kompetensi yang dimiliki karena kompetensi dan latar belakang pendidikan merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
“Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi pemetaan kompetensi dan kualifikasi guru, analisis kebutuhan sekolah, penyusunan mekanisme seleksi dan penempatan yang transparan dan objektif, pengembangan sistem rotasi dan mutasi yang terencana, serta penyediaan program pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan,” terangnya.
Untuk itu lanjutnya, Komisi E DPRD Sulsel akan terus mengawal dan mengawasi proses implementasi rekomendasi terkait permasalahan guru PPPK di Sulawesi Selatan ini.
“Komisi E akan melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Disdik Sulsel serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan yang telah disepakati dapat dijalankan sesuai dengan target dan timeline yang ditetapkan,” tutupny.
Komentar