Pedomanrakyat.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa praktik mark-up atau penggelembungan anggaran masih terjadi di tingkat pemerintah daerah (pemda).
Temuan ini muncul saat Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi anggaran untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan kebijakan efisiensi.
Menurut Tito, banyak pos belanja tidak penting di daerah yang menghabiskan anggaran besar. Dia mencontohkan, kegiatan rapat dan perjalanan dinas yang terlalu sering hingga kebutuhan konsumsi yang mencapai miliaran rupiah.
Baca Juga :
“Rapat yang sebetulnya cukup dua kali dibuat 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. sepertinya banyak daerah yang seharusnya Rp 100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar, perawatan gedung, yang mohon maaf di-markup,” kata Tito saat memberikan sambutan Pembukaan APKASI Expo di ICE BSD Tangerang pada Kamis (28/8).
Kebijakan efisiensi anggaran merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari lalu.
Keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/883/SJ yang ditandatangani oleh Tito pada 23 Februari.
Kapolri 2016-2019 ini menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di daerah bisa mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mencontohkan perampingan anggaran di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang dapat menghemat Rp 462 miliar. Dana hasil efisiensi itu dialihkan ke pembangunan infrastruktur irigasi untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat.
“Pak Bursah (Bupati Lahat) membuatnya irigasi untuk swasembada pangan yang menjadi program unggulan bapak presiden. Sebenarnya daerah-daerah banyak melakukan, itu salah satu contoh,” ujat Tito.
Pada forum serupa, Presiden Prabowo meminta para kepala daerah agar tidak mengartikan efisiensi anggaran dengan pemotongan dana transfer daerah.
Prabowo menjelaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan dialokasikan kembali ke kabupaten dalam bentuk program seperti revitalisasi sekolah hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah. Contohnya MBG, adanya di desa dan kabupaten. Yang kami turunkan ke daerah Rp 171 triliun tahun ini, akan masuk ke desa-desa,” kata Prabowo.
Komentar