Pedomanrakyat.com, Jakarta – Pemerintah berupaya keras mendukung dan menjaga daya beli masyarakat kelas menengah agar tak turun kelas demi menopang ekonomi indonesia.
Hal itu karena pengambil kebijakan menyadari kemampuan konsumsi masyarakat kelas menengah belum sepenuhnya pulih pascapandemi covid-19, bahkan cenderung melemah.
Baca Juga :
“Maka pada semester II-2024 ini pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan pemberian berbagai insentif dan program untuk masyarakat kelas menengah, sehingga bisa lebih inklusif dan merata di seluruh tingkatan kelas menengah,” ujar dia, dikutip dari Media Indonesia, Senin, 16 September 2024.
Sejumlah insentif atau program yang digulirkan untuk mendukung daya beli kelas menengah tersebut di antaranya, pemberian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100 persen untuk sektor perumahan atas pembelian rumah tapak dengan maksimal harga Rp5 miliar.
Kemudian penambahan Kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), dari 166 ribu Unit menjadi 200 ribu unit. Lalu optimalisasi JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dengan memberikan relaksasi kemudahan persyaratan untuk mendapatkan manfaat tunai, akses informasi pasar kerja, dan manfaat pelatihan kerja.
Berikutnya ialah mendorong kemudahan akses bagi kelas menengah untuk mengakses program Prakerja dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, dukungan untuk menjaga daya beli kelas menengah juga diberikan melalui kompensasi dan subsidi energi yang sejauh ini masih banyak dimanfaatkan.
Susiwijono menerangkan, peranan masyarakat kelas menengah dan masyarakat menuju kelas menengah menjadi yang paling krusial dalam golongan kelas menengah. Hal itu karena proporsi dua subkelompok tersebut mencapai 66,15 persen dari total penduduk.
Sedangkan dari sisi konsumsi atau pengeluaran, masyarakat kelas menengah dan masyarakat menuju kelas menengah mencapai 81 persen dari total pengeluaran penduduk. Karena itu, dua subkelompok itu amat menentukan kinerja dan daya tahan perekonomian nasional.
Komentar