Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi Gerindra, Vonny Ameliani Suardi, menyoroti tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Sulsel.
Hal itu terungkap saat rapat komisi E DPRD Sulsel bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Sulsel, Kamis (17/4/2025).
Menurut Vonny, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat di Sulsel. Bahkan dalam satu hari rata-rata terdapat lima laporan permintaan visum yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.
Baca Juga :
“Kami sangat prihatin, karena ternyata data kekerasan seksual terhadap anak itu meningkat. Dalam satu hari itu, minimal ada lima laporan visum terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, yang ternyata dilakukan oleh internal,” jelas Vonny.
Ketua Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Sulsel ini menuturkan bahawa, kekerasan seksual terhadap ini biasanya di lingkungan anak itu sendiri, baik di lingkungan keluarga dekat maupun tetangga. “Ini sangat darurat bagi Sulsel,” tegas Vonny.
Vonny juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kesiapan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan kasus-kasus tersebut.
Ia sempat menanyakan secara langsung kepada DP3A-Dalduk KB Sulsel, terkait dengan pengurangan anggaran di tengah tingginya kasus kekerasan anak.
Pasalnya, anggaran untuk penangana kasus ini sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi-edukasi terkait kekerasan seksual di masyarakat.
Kata Vonny, penguatan edukasi kepada anak sejak dini harus dilakukan agar anak-anak memahami batasan dalam berinteraksi, termasuk dengan orang-orang terdekatnya.
“Yang kita butuhkan adalah bagaimana pola asuh sehingga si anak tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang terdekatnya,” tegasnya.
Selain soal edukasi, Vonny juga menekankan perlunya kesiapan anggaran untuk mendukung proses pemulihan korban. Baik dalam bentuk pendampingan psikologis maupun biaya perawatan medis di rumah sakit.
“Mudah-mudahan kita punya anggaran yang cukup tersedia ketika terjadi kekerasan itu dan membutuhkan perawatan di rumah sakit atau pendampingan. Jadi saya justru berharap anggaran di dinas perlindungan perempuan itu justru ditambah, karena ini sangat krusial,” jelasnya.
Ketua Partai Gerindra Jeneponto itu juga mengungkap program-program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Di mana program itu bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan program edukasi sekolah rakyat.
Menurutnya, perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak sangat sejalan dengan visi nasional dalam penguatan SDM.
“Pak Presiden Prabowo Subianto program utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saya yakin ini berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak serta penguatan SDM,” ucapnya.
Vonny menilai, setelah era dua periode Presiden Joko Widodo yang berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, sudah waktunya Indonesia, termasuk Sulsel, beralih fokus pada pembangunan infrastruktur manusia.
“Sekarang waktu yang tepat kita fokus pada infrastruktur sumber daya manusia yang tepat, termasuk perlindungan anak,” terang Vony.
Ia juga menyebut beberapa daerah di Sulsel yang menjadi sorotan akibat tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto.
“Di Makassar ada, kemudian di Jeneponto. Baru-baru ini ada kejadian kekerasan seksual yang sempat viral di Jeneponto, bahkan sampai di-blokade oleh keluarga korban. Kebetulan Jeneponto adalah dapil saya, tentu ini mendapat perhatian khusus,” tutupnya.
Komentar