Oleh: Muhammad Sadar
(Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel)
Media sosial telah mengubah lanskap politik
Makassar – Dulu, wakil rakyat hanya diawasi dalam rapat atau acara formal. Kini, setiap gerak-gerik mulai dari cara berkomunikasi, kualitas kinerja, hingga gaya hidup langsung menjadi sorotan publik.
Baca Juga :
Fenomena “flexing” atau pamer kekayaan di media sosial telah mencoreng citra sebagian legislator.
Padahal, dari 20.578 total senator dan legislator di seluruh Indonesia, masih banyak yang bekerja dengan integritas.
Namun, segelintir tindakan ini menciptakan persepsi keliru bahwa jabatan politik adalah panggung kemewahan, bukan amanah.
Analogi “CEO Amanah Publik”: Rakyat sebagai Pemegang Saham
Untuk memahami tanggung jawab wakil rakyat, kita bisa menggunakan analogi dunia bisnis.
Seorang Chief Executive Officer (CEO) bertanggung jawab menjaga kelangsungan perusahaan, menjalankan strategi, dan melindungi kepentingan pemegang saham.
Dalam konteks politik, rakyat adalah pemegang saham yang memberikan mandat melalui suara.
KPI (Key Performance Indicator) wakil rakyat tidak diukur dari seberapa sering tampil di media, melainkan dari seberapa jauh janji kampanye diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Janji politik, dalam esensinya, adalah utang politik. Ini adalah kontrak moral yang harus dibayar dengan kerja keras, integritas, dan konsistensi.
Jika CEO gagal memenuhi janji, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan pasar dan runtuh.
Jika wakil rakyat gagal menunaikan janjinya, yang runtuh adalah legitimasi politik dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri.
Konsekuensi Janji yang Diingkari: Erosi Kepercayaan Politik
Sejarah membuktikan bahwa janji yang tidak ditepati memiliki dampak serius. Di Amerika Latin, kegagalan menunaikan janji infrastruktur sering memicu demonstrasi besar.
Di Indonesia, rakyat melampiaskan kekecewaan melalui “hukuman politik” dengan tidak memilih kembali wakil yang dinilai ingkar janji.
Dampak buruk dari janji yang diingkari meliputi:
Kekecewaan dan apati, karena rakyat merasa dipermainkan; Kemarahan dan frustrasi, karena aspirasi diabaikan; Turunnya partisipasi publik dalam proses demokrasi, yang melemahkan fondasi negara.
Kepercayaan adalah modal politik paling berharga. Lebih dari sekadar dukungan uang atau mesin partai, kepercayaan rakyat adalah satu-satunya jaminan keberlanjutan legitimasi politik. Sekali dikhianati, sangat sulit untuk dipulihkan.
Sikap Fundamental Wakil Rakyat sebagai Teladan
Sebagai CEO Amanah Publik, wakil rakyat harus menanamkan sikap fundamental:
1. Komitmen dan Konsistensi: Janji politik adalah kewajiban moral. Kata dan tindakan harus sejalan, mencerminkan janji yang pernah disampaikan kepada rakyat.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Publik berhak tahu apa yang sudah dikerjakan. Laporan kinerja periodik dan dialog langsung di daerah pemilihan adalah bentuk pertanggungjawaban nyata.
3. Empati dan Kedekatan dengan Konstituen: Wakil rakyat harus rutin turun ke lapangan, berdialog, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bukan sekadar hadir di acara seremonial.
4. Kesederhanaan: Menjauhi sikap pamer kekayaan. Hidup sederhana adalah simbol kedekatan dengan rakyat dan menegaskan bahwa jabatan adalah sarana melayani, bukan bermegah-megahan.
5. Keteladanan: Sikap jujur, rendah hati, dan bekerja keras akan menjadi warisan moral yang lebih kuat dari sekadar pidato manis.
Meneguhkan Marwah Wakil Rakyat
Kekuasaan bukanlah hak istimewa pribadi, melainkan amanah publik.
Demokrasi adalah kontrak sosial di mana wakil rakyat dipilih untuk mengelola kepentingan bersama.
Jika seorang CEO bisa dipecat karena gagal menjaga kepercayaan pemegang saham, maka wakil rakyat juga harus siap menerima konsekuensi politik ketika gagal menunaikan janji kepada rakyat.
Dengan meneguhkan kembali komitmen, integritas, dan keteladanan, lembaga legislatif dapat kembali menjadi rumah kebangsaan yang membanggakan.
Wakil rakyat sejati bukan hanya pandai berjanji, tetapi juga berkomitmen sebagai CEO Amanah Publik untuk menepatinya.
Inilah jalan terbaik untuk mengembalikan marwah politik dan menjaga masa depan demokrasi.
Komentar