Pedoman Rakyat, Makassar – Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, menanggapi rencana Wali Kota untuk memotong anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) senilai Rp70 miliar.
Anggota Komisi D, Abdul Wahid menyebut ada potensi penurunan kinerja di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar jika rencana tersebut direalisasikan.
“TPP yang katanya mau dipotong Rp70 miliar. Itu kan pasti menimbulkan efek dan dampak di pemerintahan. Karena kasihan mereka yang harapkan tunjangan dari TPP itu. Akhirnya tidak tercapai,” katanya.
Baca Juga :
- TP PKK, Dekranasda, dan Pokja Bunda PAUD Makassar Turun ke Lapangan Sosialisasikan Pemilahan Sampah dari Rumah
- Ketua TP PKK Kota Makassar Pimpin Senam Jantung Sehat, Perkuat Budaya Hidup Aktif untuk Wujudkan Keluarga Berdaya
- PAMUNGKAS Bapenda Makassar: Cek Data, Cetak SPPT hingga Bayar Pajak Bisa dari Rumah
Legislator PPP tersebut mengatakan, TPP bukanlah faktor utama menurunnya kinerja dari OPD pada tahun 2020 lalu sesuai klaim Wali Kota Makassar, faktor lainnya adalah refocusing yang tidak matang dari Pemkot Makassar. Banyak program yang kesulitan terlaksana lantaran anggarannya tidak memadai.
“Bahkan dari pos-pos kemarin itu ada yang hanya disisakan 20% anggarannya. Dengan banyaknya direfocusing ke penggunaan Covid. Itulah makanya ke depan masalah refocusing ini perlu dibicarakan lagi dengan matang,” tuturnya.
Diketahui Walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto sempat membeberkan rencana perombakan besar-besaran anggaran belanja pegawai untuk belanja modal pada Perubahan 2021, jumlahnya mencapai Rp670 miliar termasuk di antaranya Rp70 miliar dari TPP.
Plt Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman mengatakan rencana tersebut selain diakomodir pada perubahan, juga akan diteruskan pada anggaran Pokok 2022. “Jadi di Perubahan dan (Pokok) 2022. Efisiensinya nanti kita akan bawa ke belanja modal,” ujarnya.
Komentar