Pedoman Rakyat, Makassar – Pemerintah Kota Makassar tengah mempertimbangkan swab ke warung-warung Kopi (Warkop) dalam men-tracing kasus Covid-19 di Kota Makassar.
Hal ini rencana akan dipadukan bersama dengan Satuan Tugas Pengurai Kerumunan (Satgas Raika) Kota Makassar.
Tim-tim tersebut akan menelusuri warung kopi ataupun badan usaha lainnya yang melanggar jam malam. Masyarakat yang kedapatan di tempat tak menerapkan protokol seperti menggunakan masker ataupun berkerumun akan langsung diswab.
Baca Juga :
Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan hal ini merupakan rangkaian dari program Swab on The Road yang dijalankan kota, sehingga konsepnya disebut kurang lebih sama. Hanya saja pihaknya masih kekurangan tenaga analis yang akan dipadukan dengan tim nantinya.
“Jadi selain swab on the road secepatnya juga akan dilakukan swab di warkop,” ujar Danny
Danny mengatakan akan merealiasaikan hal ini secepat mungkin hanya saja pihaknya masih terkendala pada sumber daya manusia (SDM).
“Rencana sesegera mungkin. Ini lagi dipersiapkan karena kita terus terang kekurangan analis, yang bisa swab, training swab dan kita kekurangan itu,” ujar Danny.
Danny mengatakan pihaknya masih membutuhkan 306 Nakes yang bisa mengoperasikan swab. Pasalnya tenaga yang beroperasi dianggap cukup kewalahan jika kembali dilibatkan dalam program ini.
“Karena dia tong mi vaksinator, dia tong mi swab, dia tong mi Covid Hunter, dia tongmi juga home care. Jadi kasihan,” lanjunya. Selain itu untuk mendukung upaya ini personel TNI-Polri kembali akan ditambah sebanyak 200 personel.
“Saya lagi mendapat tambahan. Saya mendapat tambahan 200 TNI dan Polri dan ini sudah lumayan,” pungkas Danny.
Sementara itu Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Rachmat Taqwa Quraisy menyambut baik rencana Pemkot tersebut.
Hal ini menurutnya cukup membantu khususnya memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
“Bagus itu, supaya masyarakat bisa ngopi dengan tenang, karena sudah pasti mereka sudah di swab dan hasil negatif bisa ngopi, yang positif nanti diarahkan oleh satgas, apakah isoman atau bagaimana,” ujar Legislator PPP ini.
Hanya saja upaya ini dianggap akan lebih optimal jika pemerintah tak hanya menyasar satu badan usaha. Pemerintah juga harus mempu menghadirkan hal ini di seluruh badan usaha.
“Harus semua badan usaha, agar mereka juga bisa beroperasi,” kata calon Ketua PPP Makassar tersebut.
Komentar